Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Realisasi belanja daerah Pemprov Kepri berdasarkan APBD 2022 mencapai Rp1,851 triliun, per 26 Agustus 2022. Sedangkan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp2,033 triliun.
Realisasi APBD tahun anggaran tersebut dipaparkan pada saat Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2022 Pemprov Kepri, Senin (29/8/2022). Rapat evaluasi ini dilaksanakan di ruang rapat utama lantai IV Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang.
Dalam rapat tersebut, Ansar Ahmad Gubernur Kepri menekankan kepada seluruh jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk rutin melaksanakan rapat evaluasi internal progres pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Gubernur Kepri menginginkan seluruh kepala OPD dapat mengontrol dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan di OPD nya masing-masing.
Menurut Gubernur Kepri, rapat rutin internal OPD sangat penting dilakukan. Karena pada saat ini, sudah berada triwulan III, dan sebentar lagi akan memasuki triwulan IV tahun anggaran 2022. Masih banyak hal yang harus dipenuhi masing-masing OPD karena dalam waktu dekat akan ada evaluasi nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
“Untuk itu kita evaluasi capaian-capaian kinerja keuangan dan fisik kegiatan, evaluasi terkait TKDN, dan beberapa hal lain. Seperti laporan SPJ dari OPD yang masih bermasalah dan kebijakan yang akan disepakati bersama. Serta pemaparan progres penilaian LPPD,” ujar Ansar Ahmad.
Berdasarkan pemaparan Biro Ekonomi Pembangunan, sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022, realisasi pendapatan APBD Kepri tahun anggaran 2022 telah mencapai 58,44 persen atau sebesar Rp2,033 triliun dari target pendapatan sebesar Rp3,480 triliun. Capaian tersebut naik sebesar 1,69 persen dari capaian minggu lalu.
Sementara, belanja daerah realisasi keuangan mencapai 47,84 persen atau sebesar Rp1,851 triliun dari pagu sebesar Rp3,870 triliun. Capaian tersebut naik sebesar 0,98 persen dari capaian minggu lalu. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai angka 52,85 persen.
Kemudian perkembangan dekonsentrasi per tanggal 26 Agustus 2022 dengan pagu DIPA Rp35,483 miliar, telah terealisasi sebesar 21,33 persen atau sebesar Rp7,568 miliar, dengan realisasi fisik sebesar 41,08 persen. Sedangkan perkembangan tugas pembantuan dengan pagu DIPA Rp30,977 miliar telah terealisasi 27,46 persen atau sebesar Rp8,505 miliar dan realisasi fisik sebesar 38,25 persen.
Lalu berdasarkan data Sistem Pengawasan Siera BPKP yang dipaparkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, masih ada 4 kabupaten kota di Kepri yang sampai tanggal 26 Agustus 2022 yang belum memenuhi target progres pelaksanaan P3DN. Dipaparkan juga bahwa dari 17 etalase telah terdapat 581 produk yang tayang di katalog lokal Provinsi Kepri dan sudah 9 transaksi pada katalog lokal tersebut dengan total nilai Rp1,525 miliar.
Mengenai penilaian LPPD, sampai 31 Juli 2022 yang lalu, persentase Tingkat Keterisian e-SPM TWI oleh daerah kabupaten kota di wilayah Provinsi Kepri telah mencapai 62,50 persen dengan nilai cukup. Kepala Biro Pemerintahan, Zulhendri mengatakan, permasalahan dalam mempersiapkan LPPD antara lain masih kurangnya perhatian Kepala OPD untuk secara serius mengarahkan, menegaskan, dan memantau petugas LPPD di OPD nya.
Kemudian beberapa OPD belum melengkapi data dukung serta rincian data yang diminta tim pusat. Lalu, komitmen dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan realisasi kegiatan belum maksimal.
Di akhir rapat, Gubernur Kepri Ansar Ahmad berpesan kepada para Kepala OPD untuk serius menangani beberapa permasalahan yang dipaparkan sebelumnya. Gubernur meminta agar cara-cara untuk meningkatkan jumlah tayang e-katalog diidentifikasi sehingga dalam evaluasi P3DN nasional nantinya akan menaikkan posisi Kepri. Mengenai LPPD. Gubernur meminta agar OPD yang masih belum melengkapi data yang diperlukan untuk segera melengkapinya.
“Karena ini rapor kita, kerja keras kita butuh apresiasi. Walau kita provinsi kecil, tidak boleh dipandang sebelah mata. Penuhi kerja-kerja untuk membangun performance daerah,” tutup Ansar Ahmad Gubernur Kepri.
Rapat diikuti Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, para Staf Ahli Gubernur, dan para Kepala OPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. (yen)
Editor: Sigik RS