Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Setiap kunjungan kerja Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) ke beberapa daerah di Kepri, selalu mendapatkan keluhan dari para nelayan soal sulitnya mendapatkan solar subsidi untuk melaut. Ini solusi dari Ansar Ahmad.
Persoalan mendasar bagi nelayan Kepri terkait sulitnya ketersediaan solar bersubsidi, menjadi perhatian Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad. Gubernur Kepri Ansar menginstruksikan Asisten II Sekretariat Daerah Kepri Luki Zaiman Prawira untuk melakukan rapat pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, di ruang rapat utama Lantai IV, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (23/8/2022).
Dalam rapat tersebut hadir Sales Area Manager Kepulauan Riau PT Pertamina Patra Niaga Mahfud Nadyo Hantoro, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau TS Arif Fadillah dan jajaran Forkompinda Kepri.
Luki Zaiman mewakili Gubernur Kepri menyebutkan, ketika Gubernur Kepulauan Riau ke beberapa daerah di Kepri, selalu mendapatkan keluhan dari para nelayan soal sulitnya mendapatkan solar subsidi untuk melaut. Sementara BBM merupakan komponen terpenting dan ongkos terbesar setiap kali nelayan melaut.
“Bapak Gubernur Kepri berpesan, agar kita duduk bersama untuk mencari solusi dari masalah ini. Nelayan di Kepri harus benar-benar kita bantu, supaya mereka bisa melaut dan kesejahteraannya meningkat,” ucap Luki.
Dari paparan yang disampaikan Kepala Dinas DKP Arif Fadillah, jumlah nelayan di Kepri pada tahun 2022 tercatat sebanyak 194.225 orang. Dengan jumlah total armada penangkapan di Kepri sebanyak 62.671 armada. Adapun dari jumlah armada tersebut, yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT)/solar bersubsidi adalah sebanyak 30.297. Solar bersubsidi dikhususkan bagi nelayan kecil dengan kapal bermesin 1 sampai dengan 10 GT.
Saat ini kuota kebutuhan khusus nelayan JBT di Kepulauan Riau mencapai 120.244 kilo liter. Sementara realisasi kuota sesuai SK. BPH Migas No. 32 Tahun 2022 untuk Kepulauan Riau sebesar 126.556 kilo liter. Kuota tersebut mencakup kuota semua sektor yang meliputi rumah tangga, pertanian, sektor perikanan, dan transportasi.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menginstruksikan agar kebutuhan kuota JBT dianalisa untuk masing-masing sektor. Dengan begitu, pembagian distribusi untuk JBT khususnya untuk nelayan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.
“Kita harus cermat untuk mengukur setiap sektor itu berapa yang dibutuhkan, karena kuota dari BPH Migas itu untuk semua sektor, kita harus lakukan dengan teliti pembagiannya,” kata Gubernur Kepri dalam instruksinya saat Rakor dengan bupati dan wali kota, Senin (22/8/2022) lalu.
Selain itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan, pentingnya pengawasan dalam alokasi distribusi JBT. Sehingga benar-benar nelayan kecil yang memang berhak mendapatkan JBT yang menggunakan solar subsidi untuk melaut. Untuk itu, Ansar Ahmad segera membentuk tim pengawasan penyaluran solar bersubsidi yang menggandeng TNI dan Polri agar solar bersubsidi bisa tepat sasaran.
“Kalau masalahnya ada dalam pengawasan, kita harus bantu Pertamina. Jangan biarkan mereka sendirian, dalam kondisi seperti ini kita memang harus lihat sampai ke bawah seperti apa penyalurannya,” pinta Ansar Ahmad.
Selain solusi tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga terus berkoordinasi dengan BPH Migas agar bisa menambahkan kuota JBT di Kepulauan Riau. Juga telah dilakukan Kesepakatan Bersama antara KSP (Kantor Staf Presiden) dengan beberapa daerah lainnya, bahwa untuk nelayan dengan kapal sampai dengan 10 GT akan mendapatkan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan JBT. (yen)
Editor: Sigik RS