Bintan, suaraserumpun.com – Agustus 2022 nanti, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai dengan pendaftaran partai politik. Bakal ada 75 partai politik (Parpol) yang muncul menuju Pemilu 2024 mendatang. Begini persiapan Bawaslu Kabupaten Bintan.
Saat ini, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menyusun beberapa kegiatan untuk menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pilpres dan Pemilu Kada 2024 mendatang. Sebab, sekitar Agustus 2022 nanti, tahapan sudah dijalankan.
“Pendaftaran parpol itu dijadwalkan Agustus 2022 ini. Setelah pendaftaran, dilakukan verifikasi administrasi hingga faktual sampai Desember 2022 nanti. Kabarnya, bakal ada 75 parpol yang muncul menuju Pemilu 2024 nanti. Itu termasuk parpol yang sudah ada sekarang,” kata Febriadinata, komisioner Bawaslu Bintan di sela media gathering, Kamis (21/4/2022) petang.
Tahun 2023, parpol yang sudah dinyatakan lolos verifikasi, akan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024. Pendaftaran calon legislatif sampai dengan masa kampanye itu, dimulai tahun 2023. Karena, 14 Februari 2024 sudah dilakukan Pileg dan Pilpres. Kemudian, dilanjutkan dengan Pemilu Kada pada tanggal 27 November 2024.
“Nah, tahun 2022 ini, kami sudah melakukan persiapan-persiapan,” kata Febri.
Komisioner Bawaslu Bintan Dumoranto menambahkan, rencana kerja Bawaslu Kabupaten Bintan itu secara garis besar pada tahun 2022 ini, antara lain sosialisasi Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada tahun 2024. Kemudian melakukan pengawasan tahapan demi tahapan yang dilakukan KPU.
“Termasuk mengawasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tahun 2022 ini,” kata Dumoranto.
Untuk daftar pemilih, Dumoranto mengungkapkan, bakal banyak terjadi perubahan dibandingkan dengan data pemilih di Pilkada 2020 lalu. Sebab, pemilih itu ada yang meninggal dunia akibat Covid-19. Selain itu, perpindahan penduduk ke Bintan juga banyak. Buktinya, banyak perumahan-perumahan di Bintan yang berdiri.
“Kalau dari data lama yang kita pantau, cukup banyak yang sudah meninggal dunia pemilih itu. Per Maret 2022, perubahan data pemilih itu sebanyak 110.879 orang. Tapi, kan banyak orang yang pindah ke Bintan, tapi belum terdata sebagai pemilih. Termasuk pemilih pemula. Nah, pemutakhiran data yang dilakukan KPU ini, yang akan kami awasi,” jelas Dumoranto.
Persiapan Bawaslu Kabupaten Bintan yang lainnya, antara lain turut menyosialisasikan Pemilu 2024 kepada pemilih disabilitas maupun pemilih pemula dan pemilih umum lainnya. Sehingga, pemilih di Bintan akan berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilu 2024 nanti.
“Persiapan lainnya yaitu pembentukan Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Bintan,” tambahnya.
Perekrutan Anggota Ad-Hock
Pada sesi lain, Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan Ondi Dobi Susanto menerangkan, menuju Pemilu 2024, akan dilakukan perekrutan anggota guna mengisi ad-hock Bawaslu Kabupaten Bintan. Tahun 2022 ini, Bawaslu Bintan akan melakukan perekrutan anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
“Masing-masing Panwascam dari 10 kecamatan se-Bintan, akan direkrut tiga orang. Dan, ditambah lagi tiga orang sebagai PAW. Untuk perekrutan Panwascam ini, akan dilakukan pada Oktober 2022 nanti,” kata Ondi Dobi Susanto.
Dalam perekrutan Ad-hock ini, Ondi Dobi mengungkapan, Bawaslu selalu mendapat kendala di daerah pesisir dan pulau-pulau. Sebab, syarata menjadi anggota Panwascam itu minimal berusia 25 tahun, dan berpendidikan minimal SMA sederajat. Sementara, di daerah pesisir dan pulau itu, warga yang berusia 25 tahun itu mayoritas bekerja dan enggan menjadi anggota Panwascam.
Selain Panwascam, lanjut Ondi Dobi, juga dilakukan perekrutan anggota Pengawas TPS, masing-masing 1 orang dari 353 TPS (data Pilkada 2020).
“Bagaimanapun, semua ini harus kita persiapkan. Kalau untuk perekrutan anggota Bawaslu Kabupaten Bintan, akan dilakukan pada bulan Juni 2023 tahun depan. Kita berharap, masyarakat Bintan turut berpartisipasi,” pinta Ondi Dobi Susanto.
Untuk persiapan menuju Pemilu 2024, Ondi Dobi menambahkan, pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan, baru-baru ini. Dalam pertemuan itu disampaikan tentang anggaran, netralitas ASN, dan partisipasi dari semua stakeholder serta hibah lahan untuk perkantoran KPU dan Bawaslu Bintan.
“Kalau untuk Pileg, itu anggarannya dari APBN. Kalau untuk Pilkada, itu lebih banyak dari APBD. Daerah Bintan yang terdiri dari pulau-pulau, memerlukan biaya yang besar. Begitu aspek lainnya, mengenai Pemilu di masa pandemi, juga memerlukan dana yang besar,” sebut Ondi Dobi.
“Kalau kita perkirakan, untuk pengawasan Pilkada itu mencapai Rp10 miliar,” demikian dipaparkan Ondi Dobi Susanto. (yen)
Editor: Sigik RS