Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Ansar Ahmad mulai membahas persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, bersama KPU dan Bawaslu Kepri, Selasa (12/4/2022). Persiapan itu mulai dari pembangunan kantor KPU dan Bawaslu di Dompak, anggaran Pilkada sampai dengan sosialisasi Pilkada ke tingkat SMA sebagai pemilih pemula.
Persiapan Pilkada serentak 2024 tersebut dibahas Gubernur Kepri saat menerima audiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri Sriwati dan jajarannya. Serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepri Said Abdullah Dahlawi dan jajarannya di ruang kerja gubernur lantai IV, Dompak, Tanjungpinang.
Pertemuan tersebut mengawali pembahasan terkait usulan perencanaan pembangunan gedung KPU dan Bawaslu Kepri di daerah perkantoran Pulau Dompak, Tanjungpinang. Serta permohonan untuk memfasilitasi acara sosialisasi dengan masyarakat sebagai program edukasi kepada masyarakat tentang pemilihan umum.
Menanggapi permohonan tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, usulan perencanaan pembangunan gedung perkantoran KPU dan Bawaslu Kepri perlu dibahas lebih lanjut dan intens.
“Nanti akan kita coba bahas dengan dinas-dinas terkait lainnya, soal anggaran dan tahap-tahap pembangunannya. Kemungkinan di tahun 2023, kita dapat realisasikan tahap awalnya. Yang jelas, ini akan kita programkan terlebih dahulu,” kata Ansar Ahmad.
Ansar Ahmad menambahkan, fokus pemerintah lebih mengedepankan program-program yang dijalankan untuk menunjang Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.
“Kita akan fasilitasi program sosialisasi dari KPU dan Bawaslu. Dan tentunya akan kita bahas soal anggaran yang akan diperlukan pada Pilkada serentak tahun 2024, agar sesuai dengan harapan kita semua. Terutama sosialisasi kepada masyarakat, mungkin akan kita bantu dahulu. Jika perlu pemerintah akan keluarkan peraturan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) agar menyosialiasikan kepada siswa apa itu pilkada serentak,” tutupnya.
Hadir mendampingi Gubernur Kepri dalam audiensi KPU dan Bawaslu Kepri itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lamidi, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Zulhendri, dan Staf Ahli Gubernur. (nurul atia)
Editor: Sigik RS