Beranda All News Terendah Se-Kepri, Reformasi Birokrasi Pemkab Bintan Mendapat Predikat Kurang

Terendah Se-Kepri, Reformasi Birokrasi Pemkab Bintan Mendapat Predikat Kurang

0
Penilaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi pemerintahan di Provinsi Kepri oleh KemenPAN-RB. F- Istimewa/sumber KemenPAN-RB

Bintan, suaraserumpun.com – Reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Bintan terendah se-Provinsi Kepri, pada tahun 2021. Pemkab Bintan mendapat nilai predikat kurang atau C. Penilaian reformasi birokrasi tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI.

Reformasi birokrasi Pemkab Bintan mendapat predikat kurang (C) dengan nilai absolut 30-50. Bahkan, predikat reformasi birokrasi Pemkab Bintan paling terendah di pemerintahan se-Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bintan mendapatkan predikat B.

Baca Juga :  Menjelang Versus NTB, Atlet Futsal Kepri Menjalani Latihan Ringan

Untuk predikat reformasi birokrasi yang diberikan KemenPAN-RB tersebut, yang tertinggi adalah sangat memuaskan (AA). Kemudian, predikat memuaskan (A), sangat baik (BB), baik (B), cukup (CC), kurang (C), dan yang terendah yaitu sangat kurang (D).

Sekda Kabupaten Bintan Drs Adi Prihantara MM menuturkan, SAKIP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas outcome terhadap penggunaan anggaran daerah. Pemkab Bintan akan selalu berupaya dalam memperbaiki kinerja. Sehingga targetnya, dapat terciptanya reformasi birokrasi yang baik.

“Dari hasil SAKIP dan RB Award 2021, predikat SAKIP Bintan meraih predikat nilai B. Sedangkan predikat Reformasi Birokrasi mendapatkan nilai C,” sebut Adi Prihantara, Jumat (8/4/2022).

Adi Prihantara Sekda Bintan menjelaskan tentang SAKIP dan Reformasi Birokrasi Award 2021. F- Istimewa/Diskominfo Bintan

SAKIP dan RB Award 2021 merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah, yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

Baca Juga :  Penyengat Resmi sebagai Pulau Digital, Ansar: Rp30 Miliar untuk Penataan di Tahun 2022

Salah satu tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memiliki hasil yang nyata. Birokrasi terus berbenah menuju terciptanya pemerintahan yang good governance. (yen)

Editor: Sigik RS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here