Bintan, suaraserumpun.com – Pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan rasionalisasi APBD tahun anggaran 2022. Akibatnya, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) pegawai Bintan dan beberapa kegiatan anggaran akan dikurangi.
TPP pegawai dikurangi karena penerimaan daerah baik pajak dan retribusi tidak terpenuhi dari target. Sehingga, desifit anggaran diprediksi bakal terjadi sekitar 5 persen atau melebihi dari Rp50 miliar, dari APBD tahun 2022.
“Kita melihat kondisi penerimaan daerah tidak dapat terkejar. Mau tidak mau TPP dan beberapa kegiatan dikurangi,” kata Adi Prihantara Sekda Bintan usai mengadakan rakor dengan Dispora Kepri di Kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Rabu (23/3/2022).
Karena penerimaan daerah tidak mencapai target, Adi Prihantara mengatakan, beban belanja akan terkena rasionalisasi. Seperti TTP pegawai di lingkungan Pemkab Bintan. Sebab, pembayaran TPP pegawai ini berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Jika kemampuan keuangan daerah turun, maka tunjangan tambahan penghasilan pegawai akan ikut turun atau dikurangi.
Selain TPP, lanjut Adi Prihantara, Pemkab Bintan akan mengurangi pembangunan infrastruktur. Seperti rencana pembangunan kantor dinas. Jika semulanya direncanakan lima kantor yang akan dibangun, mungkin dua bangunan kantor dulu, yang dibangun.
“Ini bukan ditunda, tapi dikurangi. Misalkan tadinya mau bangun lima kantor, tapi kita bangun 2 dulu,” tegasnya.
Adi Prihantara menyebutkan, sudah dua tahun terakhir, Pemkab Bintan menghemat anggaran dengan tidak menganggarkan pembelian mobil dinas.
“Mobil dinas juga tidak dibeli, sudah dua tahun berturut-turut. Pakaian dinas juga sudah mau lima tahun tak diganti,” ungkap Sekda Bintan. (nurul atia)
Editor: Sigik RS