Lingga, suaraserumpun.com – Masyarakat Lingga dibikin heboh, ketika beredar brosur program Gerakan 10 Ribu Sepatu bagi siswa-siswi tak mampu se-Kabupaten Lingga. Soalnya, di brosur yang terpampang wajah dan jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga, justru ada foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.
Brosur yang beredar di media sosial dan di tengah masyarakat ini menjadi sorotan bagi pimpinan DPRD Kabupaten Lingga. Aziz Martindaz Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga menyatakan, pada prinsipnya dirinya menyambut baik dengan program Gerakan 10 Ribu Sepatu untuk siswa-siswi tidak mampu se-Kabupaten Lingga. Gerakan ini tidak ada masalah, patut didukung.
Tapi, momen atau slogan dari brosur Gerakan 10.000 Sepatu bagi siswa-siswi tak mampu se-Kabupaten Lingga ini, sebut Aziz Martinda tak elok atau sangat tak tepat. Brosur atau slogan pada pengumuman Gerakan 10 Ribu Sepatu ini menunjukkan tidak netral satu instansi pemerintah.
Karena, lanjutnya, foto di brosur Gerakan 10 Ribu Sepatu bagi siswa-siswi tak mampu ini, ada pihak yang bukan berkompeten. Seperti foto Muhammad Rudi Wali Kota Batam, Amsakar Wakil Wali Kota Batam, maupun tokoh partai lainnya.
“Mereka tidak ada kaitannya dengan Pemkab Lingga. Kalau brosur itu produk dari satu partai, kenapa pula ada foto Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga? Kan aneh. Wako dan Wawako Batam, bukan wilayah kerjanya di Lingga,” ujar Aziz Martindaz saat memberikan keterangan resmi, Rabu (9/3/2022).
“Aneh rasanya, brosur Gerakan 10 Ribu sepatu bagi pelajar Lingga malah ada foto Wako Batam,” sambung Aziz Martindaz.
Aziz Martindaz belum bisa memastikan, siapa yang mencetak dan menyebarkan brosus Gerakan 10 Ribu Sepatu bagi siswa-siswa tak mampu se-Kabupaten Lingga itu. Namun, lanjut Aziz, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga tidak netral dalam menjalankan roda pembangunan.
“Instansi pemerintah itu harus menciptakan situasi kondusif. Kalau lah Muhammad Rudi sudah menyatakan maju di Pilgub 2024 Provinsi Kepri nanti, jangan lah Kadisdik pula ikut bereuforia di dunia politik,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga ini.
Seharusnya, tambah Aziz Martindaz, instansi pemerintah menciptakan situasi daerah dan pembangunan yang kondusif. Termasuk juga dengan figur politik, harus menciptakan sudut pandang yang baik di mata masyarakat.
“Kalau brosur itu dari pihak partai, silakan. Tapi, jangan melibatkan instansi pemerintah seperti Kadisdik Lingga. Atau, jika brosur itu dari Dinas Pendidikan Lingga, ya janganlah melibatkan figur partai yang tak ada kaitannya dengan wilayah Lingga,” demikian diharapkan Aziz Martindaz.
Sampai berita ini diterbitkan, Wako maupun Wawako Batam belum memberikan penjelasan. (nurul atia)
Editor: Sigik RS