banner 728x90
Gubernur Kepri Ansar Ahmad memimpin rapat BP Kawasan FTZ Karimun, Senin (4/2/2022). F- Istimewa/Diskominfo Kepri

Tiga Tugas Pengembangan BP Kawasan FTZ, Ansar: Di Antaranya Remunerasi

Komentar
X
Bagikan

Karimun, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad menyebutkan, setidaknya ada 3 tugas utama dalam rangka mengembangkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB-PB) atau Free Trade Zone (FTZ) di Kepri. Yaitu BP Batam, BP Bintan (termasuk Tanjungpinang), dan BP Karimun. Satu di antara tugas itu yaitu remunerasi atau hadiah.

“Tugas pertama adalah percepatan pengintegrasian kawasan FTZ Batam Bintan Karimun (BBK) ini sesuai amanat PP No. 41 Tahun 2021 yang mana sampai saat ini belum terealisasi” kata Ansar Gubernur Kepri di dalam rapat bersama BP Kawasan Karimun, di BP Kawasan Karimun, Senin (14/2/2022).

Turut menghadiri rapat ini Bupati Karimun Aunur Rafiq, Ketua DPRD Karimun Yusuf Sirat, Sekda Karimun M. Firmansyah, Staf Khusus Gubernur Nazaruddin, Kepala BP Karimun Faisal Rizal, Kepala Bandara Raja Haji Abdullah Fanani Zuhri, Kepala OPD Provinsi Kepri dan Kepala OPD Kabupaten Karimun.

Baca Juga :  AIIB Siap Membiayai Pembangunan Jembatan Batam-Bintan Senilai Rp4,5 Triliun

Kemudian, lanjut Ansar Ahmad, yang juga Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK), tugas kedua adalah mendorong percepatan FTZ menyeluruh khusus di wilayah BP Bintan (termasuk Tanjungpinang) dan BP Karimun yang saat ini wilayahnya masih terbatas.

“Sehingga fasilitas FTZ tidak hanya dapat dinikmati oleh pelaku investasi namun juga oleh masyarakat setempat. Ketidakpastian hukum para investor juga akan tereliminasi nantinya,” ujarnya.

Terakhir, tambah Ansar Ahmad, mengenai remunerasi (hadiah) bagi pegawai BP Karimun yang saat ini masih mengandalkan hibah dari APBD Kabupaten Karimun. Pegawai ini belum mendapatkan remunerasi dari APBN.

Baca Juga :  Ini Jadwal Event Bintan Triathlon 2023 dan Kategori yang Dipertandingkan

“Nanti saat menghadap Menko (Perekonomian) akan kita dorong kembali permasalahan ini,” tegas Ansar Ahmad.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengajak semua untuk bersyukur, karena Kepri mendapatkan privilege dengan keberadaan kawasan khusus ini yang mana tidak semua daerah mendapatkannya.

“Dengan ini kita dapat memacu investasi di daerah. Namun konsekuensi bagi negara adalah ada beberapa pendapatan negara yang hilang karena dikonversi menjadi stimulus kepada investor baik di KEK maupun FTZ seperti pembebasan bea masuk, tax allowance, maupun stimulus lain,” jelasnya.

Ansar Ahmad memaparkan, kelembagaan yang ada pada FTZ di Kepri. Khusus di Batam, Dewan Kawasan FTZ langsung dipimpin oleh Menko Perekonomian, dengan Gubernur menjadi anggota Dewan Kawasan bersama beberapa Menteri di bidang yang berkaitan dengan keuangan.

Baca Juga :  Apakah Bisnis Catering Menjanjikan? Ketahui 7 Alasan Ini!

“Untuk Bintan dan Karimun, Dewan Kawasan FTZ diketuai oleh gubernur dan bupati atau wali kota sebagai wakilnya. Untuk itu kepala daerah harus tahu program BP kawasannya,” tambah Ansar Ahmad.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan, mendukung percepatan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah di Karimun. Menurut gubernur, walau lokasinya tidak berada di dalam kawasan FTZ, namun dengan adanya bandara merupakan kunci berkembangnya kawasan FTZ tersebut.

“Kawasan FTZ Karimun, yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan. Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai, untuk mendorong pencapaian investasi,” tutupnya. (nurul atia)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *