banner 728x90
Gubernur Kepri Ansar Ahmad bicara tentang-pembangunan jembatan Batam-Bintan. F- Istimewa/Humas Pemprov Kepri

Mendadak, Banyak Warga Bintan Jadi Orang Kaya Baru

Komentar
X
Bagikan

Bintan, suaraserumpun.com – Mendadak, banyak warga Kabupaten Bintan jadi orang kaya baru alias OKB. Seratusan warga di Bintan Utara akan menerima uang ganti kerugian lahan dengan nilai miliaran rupiah, untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan. Mereka pun menjadi miliuner dalam waktu singkat.

Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad telah menyerahkan secara simbolis pembayaran ganti kerugian lahan, untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan. Penyerahan ganti kerugian lahan kepada masyarakat itu dilakukan di Gedung Nasional Tanjunguban, Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Rabu (29/12/2021) siang.

Gubernur Kepri H Ansar Ahmad mengatakan, pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat sesuai dengan readiness criteria, yang harus disiapkan Pemprov Kepri sebagai kewajiban Pemda dalam pembangunan jembatan Batam-Bintan. Pembayaran ganti kerugian lahan ini, menjadi awal dari proses pembangunan jembatan Batam-Bintan, yang direncanakan dimulai pada tahun 2022.

Baca Juga :  Harga Ikan Air Tawar Naik di Kuansing, Ini Penyebabnya

“Kita ingin pembangunan jembatan Batam-Bintan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Semua prosedurnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ansar Ahmad.

Dalam pembangunan jembatan Batam-Bintan, jumlah seluruh lahan yang diperlukan seluas 74,671 hektare, dengan sebanyak 130 bidang. Anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan sekitar Rp38,5 miliar melalui APBD-P tahun anggaran 2021.

Lahan yang akan digunakan untuk jembatan Batam-Bintan terbagi dalam empat segmen. Segmen pertama berada di pulau Batam seluas 16,534 hektare. Segmen kedua adalah Tanjung Sauh seluas 31,827 hektare. Segmen ketiga yaitu Pulau Buau seluas 2,479 hektare. Dan segmen terakhir adalah pulau Bintan seluas 23,83 hektare.

Baca Juga :  Omzet Pelaku Usaha Kecil Naik Drastis di Bazar UMKM Pekan Sehat PT Timah Tbk

Adapun lahan yang dibebaskan oleh Pemprov Kepri di pulau Bintan berjumlah 72 bidang sekitar 16,11 hektare, dengan jumlah pembayaran ganti kerugian untuk lahan di Bintan sebesar Rp29,85 miliar.

Sedangkan lahan yang belum dapat dibayarkan karena permasalahan keabsahan surat, tidak dapat menunjukkan batas tanah, dan tumpang tindih lahan adalah sebanyak 27 bidang seluas 3,97 hektare.

Ansar Ahmad berharap, masyarakat yang menerima pembayaran ganti kerugian lahan untuk menggunakan uang yang diterima dengan sebaik-baiknya.

“Saya berterima kasih kepada seluruh pihak dan bapak ibu yang membantu kami mewujudkan impian yang telah lama kita nanti-nantikan yaitu terbangunnya jembatan Batam-Bintan,” ucapnya.

Baca Juga :  Hari Jadi Ke-74 Kabupaten Bintan, Ada Pengudang Seafood Festival

Terkait dengan masyarakat yang belum setuju dengan pembayaran ganti kerugian lahan, Ansar menyerahkannya, untuk diproses melalui konsinyasi atau penitipan ke pengadilan yang penganggarannya direncanakan melalui APBD-P Tahun 2022.

Ansar juga merencanakan untuk merelokasi usaha-usaha rumah makan yang terdampak dengan pembangunan jembatan Batam-Bintan ke satu tempat terpusat seperti food court.

“Usaha-usaha yang terkena dampaknya akan kita berdayakan lagi. Karena kepentingan pembangunan jembatan Batam-Bintan ini harus bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Asdatun Kejati Kepri Alex Sumarna, Kepala BPN Bintan Asnen Novizar, Asisten II Syamsul Bahrum, Staf Khusus Gubernur, dan sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri. (nurul atia)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *