Beranda All News Januari 2022, Kejari Bintan Bakal Memeriksa Dana Insentif Nakes di 13 Puskesmas

Januari 2022, Kejari Bintan Bakal Memeriksa Dana Insentif Nakes di 13 Puskesmas

0
Kajari Bintan I Wayan Riana memberikan keterangan pers tentang rencana pemeriksaan dana insentif tenaga kesehatan di 13 Puskesmas se-Bintan. F- nurul atia/suaraserumpun.com

Bintan, suaraserumpun.com – Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan akan memeriksa pencairan dana insentif tenaga kesehatan (nakes) di 13 Puskesmas se-Kabupaten Bintan, Januari 2022 nanti. Pemeriksaan dana nakes itu, di luar pencairan insentif Nakes di Puskesmas Sei Lekop dan Tambelan.

Langkah pemeriksaan insentif dana nakes di 13 Puskesmas tersebut, sebagai tindak lanjut pihak Kejari Bintan, untuk menyelidiki dugaan korupsi pencairan dana nakes dari anggaran Covid-19, tahun 2020-2021.

“Di Bintan itu, kan ada 15 Puskesmas. Yang Puskesmas Sei Lekop dan Puskesmas Tambelan, sedang berjalan. Nah, Kamis (24/12/2021) pekan lalu, 13 Kepala Puskesmas lainnya datang ke kantor kita. Mereka ingin mengembalikan insentif nakes,” sebut I Wayan Riana, Kepala Kejari (Kajari) Bintan, saat memberikan keterangan pers, Senin (27/12/2021) petang.

Baca Juga :  Kantor Disdukcapil Pindah ke Bintan Buyu, Berikut Nomor Layanan Konsultasi Adminduk di Bintan

Pada saat mendatangi Kantor Kejari Bintan, I Wayan Riana mengatakan, 13 Kepala Puskesmas itu membuat surat pernyataan. Isinya, Kepala Puskesmas menyatakan telah salah dalam mengusulkan insentif nakes. Para Kepala Puskesmas berjanji tidak mengulangi lagi. Jika mengulangi, bersedia untuk menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan.

Saat ini, 13 Kepala Puskesmas di Kabupaten Bintan itu, sedang mendata pencairan insentif tenaga kesehatan dari alokasi dana Covid-19. Hasil pendataan itu akan diserahkan ke Kejari Bintan, sampai awal Januari 2022 nanti.

“Setelah mereka menyerahkan data, kita akan mendatangi dan memeriksa pencairan insentif nakes, di masing-masing Puskesmas itu. Ya, nanti, akan kita periksa satu per satu. Ini perlu waktu,” kata I Wayan Riana.

Baca Juga :  Hibah Lahan di Starting Point Tuntas, Pembebasan Lahan di Landing Point Jembatan Batam-Bintan Mencapai Rp44 Miliar

“Nah, dalam hal dugaan tindak pidana korupsi ini, esensi kita adalah pengembalian uang kerugian negara. Bukan tersangka dan hukumannya,” tambah I Wayan Riana. (nurul atia)

Editor: Sigik RS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here