Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad punya harapan yang cukup besar kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Provinsi Kepri. Terutama mendorong pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang undang.
Harapan tersebut disampaikan Gubernur Kepri, pada saat pelantikan Ketua Umum dan pengurus Forsiladi Kepri, Jumat (10/12/2021). DPW Forsiladi Kepri periode 2021-2026 dilantik oleh Ketua Umum Forsiladi Dr Endang Samsul Arifin di Ballrom Hotel Aston Tanjungpinang. Ketua DPW Forsiladi Kepri yang dilantik tersebut adalah Dr Ir Hj Khodijah. Sementara Wakil Ketua I dijabat oleh Dr H Muhammad Hasbi dan Wakil Ketua II dijabat Dr M Nurrohman. Dalam pelantikan ini, Gubernur Kepri H Ansar Ahmad menyampaikan sambutan melalui virtual.
Ansar Ahmad berharap, Forsiladi Kepri mampu menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun Kepri. Guna peningkatan akselerasi pembangunan dan juga penyusunan prioritas kebijakan. Wadah bagi para doktor lintas sektor dan keilmuan ini, sangat dibutuhkan oleh Provinsi Kepri. Sebab dalam penyusunan kebijakan dan program strategis diperlukan banyak pemikiran dari para pakar dan juga dasar penelitian yang objektif.
Ansar Ahmad mengatakan, Kepri merupakan daerah maritim mempunyai berbagai kompleksitas dan tantangan dalam pembangunan. Kepri juga berbatasan dengan lima negara tetangga, dan terletak di jalur perairan internasional serta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
“Saat ini kita masih terus berjuang agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan menjadi undang undang. Forum ini (Forsiladi) dapat memberikan dorongan dengan menguatkan kajian pentingnya UU Daerah Kepulauan bagi Kepri,” harap Ansar Ahmad.
Ketua DPW Forsiladi Kepri, Dr Ir Khodijah mengatakan, Forsiladi Kepri ke depannya akan terus membantu pemerintah dalam hal kebijakan strategis pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya program rutin Dialog Pakar juga sebagai sarana untuk memberikan solusi yang terbaik untuk pembangunan.
“Dalam dialog pakar kita bisa melakukan banyak pendekatan keilmuan dalam menganalisis berbagai permasalahan. Berkumpulnya para doktor lintas keilmuan dalam forum ini menjadikan forum ini sangat kaya akan argumentasi dan rasionalisasi,” ujarnya.
Ketua Umum Forsiladi Dr Endang Samsul Arifin menerangkan, Forsiladi disahkan pada tanggal 12 Januari 2021 lalu. Keberadaanya dilegalkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, dan kini sedang melebarkan sayapnya.
“Sudah ada 22 provinsi yang mendukung dan telah menyatakan siap bergabung, setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Fosiladi menerbitkan surat mandat pembentukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Forsiladi kepada 22 Propinsi,” ungkap Dr Endang Samsul Arifin. (nurul atia)
Editor: Sigik RS