Beranda All News Dana APBN 2022 untuk Kepri Mencapai Rp14,3 Triliun

Dana APBN 2022 untuk Kepri Mencapai Rp14,3 Triliun

0
Gubernur Kepri H Ansar Ahmad menyerahkan DIPA dan TKDD kepada Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan, di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (6/12/2021). F- nurul atia/suaraserumpun.com

Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2022 kepada kepala daerah dan Kepala Satker, di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (6/12/2021). Tahun anggaran 2022 nanti, Kepri diberikan dana pusat (APBN tersebut mencapai Rp14,3 triliun.

Pada saat penyerahan DIPA dan TKDD tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Kepri Indra Suparyanto. Turut hadir Pj Sekdaprov Ir Lamidi, Wali Kota Tanjungpinang Hj Rahma, Wali Kota Batam H Muhammad Rudi, Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan, Bupati Natuna Wan Siswandi, Bupati Karimun H Aunur Rafiq, Asisten Administrasi Umum Renaldi serta FKPD se-Provinsi Kepri.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Kepri Indra Suparyanto menyebutkan, jumlah dana APBN tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.714,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp14,3 triliun dialokasikan untuk Kepulauan Riau. Terdiri dari Rp6,85 triliun untuk belanja Satker kementerian dan lembaga. Serta Rp7,42 triliun untuk belanja TKDD oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, anggaran APBN 2022 agar difokuskan pada 6 kebijakan utama, yairu yang pertama melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, kedua menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, ketiga memperkuat agenda peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Baca Juga :  Perjuangan Lukman Hakim Meraih 1 Perak buat Kepri Diwarnai Cedera

“Selanjutnya yang keempat pembangunan insfrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, Kelima penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, dan keenam melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien” papar Gubernur.

Alokasi dana APBN untuk Kepri sebesar Rp14,3 triliun ini, tentunya menuntut komitmen dan tanggung jawab serta kerja keras. Agar dana tersebut dapat digunakan seoptimal mungkin dan membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kepri. Selanjutnya, dengan tema kebijakan Fiskal (APBN) Tahun 2022 ini yaitu ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’, maka mengandung dua unsur penting.

Pertama, APBN 2022 diarahkan untuk menuntaskan penanganan pandemi sekaligus melakukan upaya pemulihan ekonomi secara bertahap dan Keduanya APBN 2022 juga terus diarahkan untuk mendukung upaya reformasi struktural dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan dan menciptakan ekonomi yang kuat.

“Melalui peningkatan kualitas layanan publik, ini menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat Kepri dan juga dapat menjadi alat dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kepri dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi di Kepri,” ungkap Gubernur Kepri.

Baca Juga :  Antisipasi Terorisme, Polres Bintan Gandeng GP Ansor Bikin Aksi Kemanusiaan

Begitu juga kepada para bupati dan wali kota serta seluruh pimpinan satuan kerja kementerian dan lembaga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur Kepri, berharap agar seluruh pemerintah daerah benar-benar menggunakan alokasi TKDD tahun 2022 dengan baik.

“Sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, setelah DIPA dan alokasi TKDD diterima, agar dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa sehingga pada triwulan I diharapkan sudah ada realisasi belanja,” harap Ansar Ahmad Gubernur Kepri.

Ansar Ahmad menambahkan, percepatan eksekusi belanja tersebut agar dapat memberi multiplier effect dari belanja. Sehingga kegiatan merata sepanjang tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun. Kemudian anggaran tidak boleh pula menumpuk di perbankan.

“Optimalkan Dana Desa untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan, termasuk Program BLT Desa dan program prioritas lainnya tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.

Selain itu, Gubernur Kepri menyampaikan, sebagaimana rilis BPS, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau triwulan II pada tahun 2021 tumbuh sebesar 6,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020.

Baca Juga :  Muhammad Rudi Menargetkan KEK Batam Aero Technic Merekrut 10 Ribu Pekerja hingga 2027

“Capaian pertumbuhan ekonomi kita tercatat merupakan capaian tertinggi Se-Sumatera. Pemulihan ini kemudian berlanjut di triwulan III tahun 2021 yang Tumbuh 2,97 persen dibandingkan triwulan III 2020,” sebut Ansar Ahmad.

Ansar Ahmad berpesan, tetap waspada karena pandemi Covid-19 masih tetap menjadi ancaman bagi semua negara di dunia. Mengingat hingga saat ini pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai global pandemi, belum juga berakhir.

“Mari kita senantiasa menjaga kewaspadaan ini, serta meningkatkan prokes ketat agar Covid-19 tidak membawa dampak negatif terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi kedepannya,” pesan Ansar Ahmad Gubernur Kepri.

Gubernur menambahkan, pengesahan DIPA dapat dimaknai sebagai jaminan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara bahwa anggaran yang sudah dialokasikan akan terjamin selalu tersedia dan siap untuk disalurkan sepanjang telah memenuhi ketentuan.

“Dengan ketersediaan jaminan anggaran tersebut, harus diikuti dengan segera ditetapkannya APBD oleh Pemda dan segera dilaksanakan oleh segenap satuan kerja pusat dan daerah,” tutup Ansar. (nurul atia)

Editor: Sigik RS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here