Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad dan DPRD Kepri menyetujui belanja daerah pada APBD 2022 mencapai Rp3,87 triliun. Pengesahan APBD 2022 tersebut dilakukan dalam rapat paripurna penyampaian laporan akhir Banggar terhadap nota keuangan Ranperda APBD tahun anggaran 2022 Kepri, Senin (29/11/2021).
Paripurna pengesahan Ranperda APBD 2022 ini dilaksanakan di ruang rapat utama Balairung Raja Khalid, Kantor DPRD Provinsi Kepri di Dompak, Tanjungpinang. Paripurna tersebut sekaligus penandatanganan persetujuan penetapan Ranperda APBD 2022 Kepri menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sebelumnya, seluruh Fraksi DPRD Provinsi menyetujui RAPBD tahun 2022 tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Perda. Dengan disetujui oleh seluruh fraksi maka pimpinan DPRD Jumaga Nadeak melakukan pengambilan keputusan bersama, dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara bersama yang ditandatangani Gubernur Kepri H Ansar Ahamd serta unsur pimpinan DPRD. Disaksikan Anggota DPRD Provinsi yang hadir dan unsur Forkompinda Provinsi Kepri.
Gubernur Kepri H Ansar Ahmad menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepri tetap menjaga konsistensi terhadap anggaran belanja, dengan alokasi APBD minimum 20 persen untuk sektor pendidikan, dan untuk bidang kesehatan sebesar 10 persen, sesuai dengan peraturan perundang-undang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran.
“Guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita tetap menjaga sinergisitas program-program prioritas nasional yang sudah ditentukan,” kata Gubernur Kepri.
Gubernur Kepri menyebutkan, belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2022 Provinsi Kepri diproyeksi sebesar Rp3,87 triliun. Sedangkan pendapatan daerah diestimasikan sebesar Rp3,48 triliun. Defisit anggaran akan ditutupi dari Silpa.
Pada pos belanja daerah, Pemprov Kepri mengalokasikan untuk pemulihan ekonomi penanganan Covid-19, dengan dukungan percepatan penyedian sarana prasarana layanan publik, perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelaksanaan vaksinasi Covid-19, insentif kesehatan serta belanja kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Gubernur Kepri menyatakan, kebijakan pembangunan pada tahun pertama RPJMD Provinsi Kepri adalah pemulihan ekonomi dengan penguatan jaring pengaman sosial, melalui tata kelola pemerintah yang baik dengan menjujung nilai-nilai budaya Melayu dan nasional.
“Terima kasih kepada TAPD serta semua pihak dalam proses pembahasan RAPBD 2022, yang telah memberikan dukungan dalam pembahasan ini. Dan dapat kita selesaikan dan disetujui,” tutup Ansar Ahmad Gubernur Kepri. (nurul atia)
Editor: Sigik RS