Batam, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Ansar Ahmad bernostalgia dengan Wakil Ketua dan Anggota DPR RI, di Hotel Best Western Panbil, Batam, Senin (4/10/2021) petang. Dalam pertemuan ini, Ansar Ahmad membahas tentang progres percepatan pembangunan jembatan Batam-Bintan, kepada Komisi V DPR RI.
Sebelum menjabat Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad merupakan Anggota Komisi V DPR RI. Semasa duduk di Komisi V DPR RI, Ansar Ahmad selalu mengusulkan dan memperjuangkan agar proyek pembangunan jembatan Batam-Bintan segera terealisasi. Sebab, pembangunan jembatan Batam-Bintan ini sudah lama diharapkan masyarakat Kepri, serta menjadi janji Presiden RI Jokowi.
Apa yang disuarakan Ansar Ahmad pada saat sebagai Anggota DPR RI itu, otomatis diketahui oleh Anggota Komisi V DPR RI. Upaya percepatan pembangunan jembatan Batam-Bintan pun terus dilakukan Ansar Ahmad, setelah menjabat Gubernur Kepri.
Nah, Senin (4/10/2021), Wakil Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik (Kunsfik) ke Batam, Provinsi Kepri. Kunsfik Komisi V DPR RI ke Batam ini dipimpin oleh Ridwan Bae pimpinan Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar. Selain itu, turut serta dalam kegiatan ini Cen Sui Lan (Fraksi Golkar) dari Dapil Kepri. Selain itu turut dihadiri Hamka B Kady (Fraksi Golkar), Ilham Pangestu (Fraksi Golkar), Irmasi Lubis (Fraksi PDIP), dan Syaifuddin (Fraksi PKB). Mereka merupakan teman lawas H Ansar Ahmad. Kunsfik ini pun sekaligus ajang bernostalgia bagi Ansar Ahmad Gubernur Kepri dengan Komisi V DPR RI.
Dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI ini, Gubernur Kepri H Ansar Ahmad memaparkan sejumlah program strategis sebagai ‘mesin baru’ ekonomi di Kepri. Karena, proyek strategis nasional yang diusulkan itu, akan semakin mempercepat laju ekonomi Kepri. Yang muaranya ke arah kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Terima kasih dengan kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ini. Dengan agenda utama pembahasan proyek strategis pembangunan jembatan Batam-Bintan. Dan optimalisasi infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan nasional,” kata Ansar Ahmad.
Komisi V DPR RI membidangi infrastruktur dan perhubungan. Menurut Gubernur Kepri, pertemuan ini sangat penting. Karena ada berbagai usulan strategis dari Pemprov Kepri, yang dikomunikasikan kepada pemerintah pusat. Kunjungan kerja spesifik ini akan mendalami persoalan jembatan Batam-Bintan. Serta beberapa usulan dari kabupaten/kota.
Seperti beberapa infrastruktur sudah dibangun pemerintah pusat, namun perlu lanjutannya. Seperti jalan-jalan nasional, pembangunan beberapa bandara. Termasuk bandara yang sudah beroperasi. Namun perlu penambahan runway. Beberapa pelabuhan yang sudah dibangun olah pusat diharapkan segera beroperasi.
“Termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Baik yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, serta beberapa usulan KEK yang akan menjadi engine (mesin) ekonomi baru di Kepri,” kata Ansar Ahmad.
Gubernur Kepri menyampaikan pentingnya pembangunan jembatan Batam-Bintan. Baik dalam hal konektivitas, pertumbuhan industri, pariwisata, logistik dan lainnya. Selain itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memaparkan beberapa usulan yang perlu direalisasikan. Di antara pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Bintan. Penataan kawasan wisata Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang. Dan pengembangan bandara Raja Haji Abdullah (RAH, dan pelabuhan Malarko, sampai jalan nasional Kundur di Kabupaten Karimun.
Begitu pula dengan percepatan realisasi untuk pengembangan bendungan Jelutung di Lingga. Jalan nasional, pelabuhan Samudera Telukbuton, dan PLBN Serasan, di Kabupaten Natuna. Untuk Anambas diperlukan pengembangan bandara Letung, dan jalan nasional. Serta beberapa pembangunan infrastruktur di Galang Batang, Batam Aero Technic, dan Nongsa Digital Park.
Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyatakan, pihaknya mendukung penuh upaya Pemprov Kepri untuk menyukseskan proyek jembatan Batam-Bintan. Ridwan seakan mempertegas pendapat salah seorang anggotanya yang ingin pembangunan jembatan Batam-Bintan itu dipercepat, dan selesai sebelum 2024.
Tim pembangunan jembatan Batam-Bintan dari Kementerian PUPR, Reni menyampaikan, proyek pembangunan jembatan Batam-Bintan telah sesuai dengan Perda, dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Serta telah dilakukan upaya penyiapan berupa pembebasan lahan dan sosialisasi sesuai AMDAL.
Reni juga menyampaikan, selain KPBU, pemerintah melalui APBN mengalokasikan dana sebesar Rp3,34 triliun untuk jalan dan pembangunan jembatan dari Batam ke Pulau Tanjungsauh. Sisanya melaui KPBU sekitar Rp9,78 triliun. (nurul atia)
Editor: Sigit RS