JAKARTA (suaraserumpun) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Ansar Ahmad dan Menteri Perhubungan (Menhb) Budi Karya Sumadi, kembali membahas proyek perpanjangan runway bandara Raja Haji Abdullah (RHA) dan pembangunan pelabuhan Malarko di Karimun. Selain itu, Gubernur Kepri dan Menhub juga membicarakan tentang pembangunan pelabuhan senilai Rp200 miliar di Natuna.
Gubernur Kepri dan Menhub RI membahas bandara RHA dan pelabuhan Malarko di Karimun, serta pembangunan pelabuhan di Natuna tersebut di Jakarta, Selasa (24/8/2021).
Di Kantor Kemenhub RI tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan, pnfrastruktur merupakan penopang perekonomian Kepri dan perlu digesa penyelesaiannya. Agar segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Upaya ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan pembangunan di Kepri.
“Meskipun saat ini sedang dalam kondisi pandemi, namun kita tetap melakukan terobosan-terobosan. Supaya tidak ketinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur,” kata Gubernur Kepri, saat memberikan keterangan, Rabu (25/8/2021).
Terkait pelabuhan Malarko di Kabupaten Karimun, Ansar Ahmad menerangkan, posisi pelabuhan ini berada di jalur strategis dan berdekatan dengan beberapa negara tetanga. Di area pelabuhan Malarko, akan dibangun kawasan bisnis terpadu. Sehingga, keberadaan pelabuhan ini bisa menjadi roda perekonomian di Kepri dan di Karimun khususnya, pada masa mendatang.
Begitu juga dengan perpanjangan runway bandara RHA Karimun, menurut Ansar Ahmad, sudah di rapatkan ditingkat kementerian secara terbatas. Hanya saja, lanjutnya, baik untuk rencana pembangunan pelabuhan Malarko dan perpanjangan bandara perlu ada pembahasan lebih lanjut, guna membahas persoalan pembebasan lahan.
“Pemprov Kepri dan Pemkab Karimun segera melakukan rapat koordinasi teknis menyangkut hal ini. Nanti kita cari solusinya,” terang Gubernur.
Menteri Perhubungan RI sendiri memberikan dukungan penuh terkait rencana pembangunan pelabuhan Malarko dan perpanjangan bandara di Karimun. Bahkan sudah meninjau langsung kondisi lapangan. Sebagai tindak lanjutnya, sudah dilakukan rapat terbatas di tingkat kementerian.
“Rencana ini disambut baik oleh Pak Menteri. Dan Pemprov Kepri akan memgingatkan terus pihak kementerian, sambil menyelesaikan masalah ganti rugi lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Baik Pemprov Kepri maupun Pemkab Karimun,” jelas Ansar Ahmad.
Di lain hal, rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten Natuna, lanjut Ansar Ahmad, menyangkut penyusunan DED yang diminta oleh kementerian Perhubungan sebelummnya, Pemerintah Provinsi Kepri telah menyiapkan anggarannya. Pelabuhan terpadu di Natuna ini, akan dibiayai dari dana Kementerian Perhubungan, dengan anggaran sebesar Rp200 miliar.
Ansar Ahmad Gubernur Kepri menyampaikan, keberadaan pelabuhan di Natuna ini, posisinya sangat strategis dan sangat dinantikan oleh masyarakat. (SS)