KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Hj Dewi Kumalasari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau membuat Master of Understanding (MoU) dengan Mediheryanto Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Selasa (8/6/2021). MoU ini untuk penuntasan persoalan stunting atau gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi di Provinsi Kepri. Ada empat daerah kabupaten/kota yang jadi sasaran penuntasan stunting di Kepri.
Kerja sama yang dibuat Dewi Kumalasari dengan Mediheryanti ini diyakini akan menurunkan angka stunting di Kepulauan Riau.
“PKK dan BKKBN merupakan satu kesatuan. Kami dari PKK merupakan mitra pemerintah, tentunya siap bersedia memberikan kontribusi,” ucap Dewi Kumalasari saat menerima perwakilan BKKBN Kepri di Kantor PKK Kepulauan Riau, Tanjungpinang.
Dewi Kumalasari menceritakan pengalamannya saat menjadi Ketua TP PKK Kabupaten Bintan dulu, bagaimana PKK Bintan melakukan pendampingan terhadap ibu-ibu hamil. Seperti melakukan penempelan stiker khusus di depan rumah yang terdapat ibu hamil.
“Di situ kita pantau apakah dia restu atau normal. Di situ kita libatkan kader kita, sampai dengan dasa wisma untuk kita lihat mulai dari perkembangan ibu hamil, pascahamil dan seterusnya,” tutur Dewi Kumalasari.
Dewi Kumalasari mengatakan, beberapa hari lalu, TP PKK Kepri sudah meluncurkan program Gerakan Peduli Penekanan Penyebaran Covid-19 (GP3C19). Dewi berencana meluncurkan gerakan pencanangan serupa yang berfokus pada pencegahan stunting.
Kerja sama yang dilakukan antara PKK Kepri dan BKKBN Kepri akan dimulai dari perayaan Hari Keluarga Nasional, pada tanggal 29 Juni 2021. Pada hari itu, akan dilakukan program pelayanan KB pada sejuta akseptor. Pelayanan KB yang selama ini dilakukan di pusat kesehatan. Puskesmas atau rumah sakit diharapkan, dengan kerja sama yang dilakukan dengan PKK akan dapat menggunakan Posyandu sebagai tempat pelayanan KB.
“Kerja sama antara PKK dan BKKBN tidak hanya akan berhenti pada Hari Keluarga Nasional saja. Tetapi itu hanya momentum dan akan terus berlanjut, sampai dengan selanjutnya untuk banyak program yang lain”, jelas Dewi Kumalasari.
Pada kesempatan lain, Mediheryanto Kepala BKKBN Kepri mengatakan, pada rapat kabinet terbatas, Presiden Jokowi telah menunjuk BKKBN sebagai ketua tim penanganan stunting secara nasional.
“Itu baru secara lisan, untuk saat ini kita masih menunggu Perpres masalah penanganan secara nasional,” ucap Mediheryanto.
Empat Daerah Sasaran
Meskipun begitu dirinya menegaskan, BKKBN Kepri sudah bergerak dalam penanganan stunting di Kepri. Terdapat empat kabupaten/kota yang sudah ditunjuk untuk sasaran pencegahan stunting, yaitu Natuna, Lingga, Karimun, dan Batam.
“Namun arah kebijakannya ke depan, tidak hanya terfokus di empat kabupaten dan kota itu saja. Tapi akan menyeluruh ke semua daerah Kepulauan Riau,” jelasnya.
Mediheryanto menjelaskan, arah untuk implementasi penekanan angka stunting di Kepri akan dilakukan dengan sistem pendampingan terhadap tiga sasaran. Pertama adalah ibu hamil. Kedua, bayi yang sudah dinyatakan stunting. Dan ketiga adalah calon pengantin.
Pendampingan ini harus dilakukan mulai dari tingkat terbawah yaitu desa dan kelurahan. Untuk itulah kemudian BKKBN menggandeng PKK yang mempunyai kader sampai tingkat terbawah untuk melakukan pendampingan dan edukasi mengenai pencegahan stunting. (SS)