JAKARTA (suaraserumpun) – Sebanyak 279 juta data Warga Negara Indonesia (WNI) bocor. Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti akan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Senin (24/5/2021) ini.
“Saya panggil klarifikasi, Senin (24/5/2021), Dirut BPJS Kesehatan,” kata Brigjen Slamet Uliandi, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, kepada awak media, di Jakarta, Jumat (21/5/2021).
Slamet menyebut, pihak Dit Siber Bareskrim Polri akan melakukan konfirmasi kepada Dirut BPJS Kesehatan terkait dengan teknis pengoperasian data di lembaga itu.
“Konfirmasi, siapa yang mengoperasikan data lanjut digital forensik,” tegas Slamet.
Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga telah bocor dan dijual di forum online. Termasuk data orang yang telah meninggal dunia. Informasi ini berdasarkan sebuah cuitan dari akun Twitter @ndagels dan @nuicemedia yang pertama kali mengungkap kebocoran data tersebut. Data bocor itu meliputi informasi yang cukup lengkap dari para penduduk Indonesia.
Adapun informasi pribadi yang bocor meliputi NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, dan bahkan jumlah gaji juga termasuk di dalamnya. Sejauh ini belum diketahui data bocor ini berasal dari instansi mana.
Namun, berdasarkan unggahan yang bagikan @nuicemedia, dugaan menyebutkan data yang bocor tersebut dari BPJS Kesehatan. Untuk membuktikan kebenaran data dari 279 juta, si pengunggah data bahkan memberikan sampel berisi 1 juta data penduduk Indonesia. Sampel tersebut diunggah ke laman berbagi file bayfiles, anonfiles, dan mega.
Dipanggil Kemenkominfo
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah bertemu pihak BPJS Kesehatan untuk membahas kasus dugaan kebocoran data pribadi 279 juta Warga Negara Indonesia (WNI). BPJS Kesehatan memastikan akan menguji apakah data pribadi yang diduga bocor itu adalah data mereka.
“BPJS segera akan memastikan dan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor,” ujar Juru Bicara Kemenkominfo, Dedy Permadi kepada wartawan, Jumat (21/5/2021).
Dalam investigasinya, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BPJS Kesehatan sedang berupaya agar dugaan kebocoran data tidak meluas.
“Investigasi yang dilakukan oleh tim internal BPJS akan selalu dikoordinasikan dengan Kementerian Kominfo dan BSSN. Langkah-langkah pengamanan data akan dilakukan oleh BPJS untuk memitigasi risiko kebocoran data pribadi yang lebih luas,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Kemenkominfo mengungkap hasil investigasi sampel data pribadi WNI yang bocor. Dari hasil investigasi, sampel data WNI yang bocor bukan berjumlah 1 juta, melainkan 100 ribu.
“Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data,” sebut Dedy Permadi. (SS)