BATAM (suaraserumpun) – Berdasarkan pendataan BKKBN, pendataang keluarga di wilayah Provinsi Kepri belum mencapai 50 persen atau tak mencapai target, hingga April 2021. Sementara, pendataan setiap keluarga ini merupakan program nasional dan sudah dijalankan serentak di seluruh provinsi se-Indonesia.
Kondisi pendataan keluarga yang belum mencapai 50 persen ini disampaikan Direktur Ketahanan Remaja BKKBN dr Victor Palimbong dan Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Mediheryanto SH MH kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Pimpinan BKKBN Kepri melaporkan pendataan keluarga ini, pada saat pertemuan di Gedung Graha Kepri, Batam, Jumat (30/4/2021).
Direktur Ketahanan Remaja BKKBN Kepri, Viktor Palimbong mengatakan, sampai saat ini, pendataan keluarga di Kepulauan Riau Kepri) masih terus berjalan. Sampai April 2021, pencapaian pendataan keluarga memang belum sampai 50 persen.
“Banyak kendala di lapangan. Termasuk masih banyak keluarga yang kurang kooperatif dan tidak mau menerima petugas ketika melakukan tugas pendataan di lapangan. Karena itu, kalau Pak Gubernur Kepri ingin menyurati bupati dan wali kota agar membantu kita, dalam melakukan pendataan, kami berterima kasih sekali,” ujar Viktor.
Viktor juga menjelaskan, persoalan belum tercapainya target pendataan keluarga di Kepri, karena persoalan teknis. Yakni kerusakan server yang menginput data di lapangan.
“Tapi saya yakin secepatnya bisa kita selesaikan. Kita optimistis, soal pendataan keluarga di Kepri akan selesai tepat waktu. Dukungan semua pihak diharapkan agar kesuksesan pendataan keluarga juga seiring suksesnya pembangunan nasional,” tutupnya.
Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad menyatakan, secepatnya akan menyurati bupati dan wali kota se-Provinsi Kepri, agar segera membuat surat edaran tentang permintaan bantuan RT dan RW, guna mendampingi petugas BKKBN. RT dan RW akan mendatangi rumah warga bersama petugas BKKBN, untuk melakukan pendataan keluarga.
“Pendataan keluarga ini penting. Untuk itu semua pihak harus membantu. Termasuk para Ketua RT dan RW untuk melakukan pendampingan di lapangan,” kata Ansar Ahmad.
Dijelaskan Gubernur Kepri, pihak BKKBN harus memberikan perhatian yang lebih pada operasi akar rumput berbasiskan data teknis yang termutakhirkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2021 ini BKKBN telah mulai melaksanakan Pendataan Keluarga (PK) secara serentak di seluruh Indonesia.
“Produk data mikro akan dijadikan sebagai rujukan intervensi operasional di lapangan yang memberi keyakinan kepada kami bahwa program yang dirancang dapat ter-deliver secara cepat dan tepat pada masyarakat yang membutuhkan,” kata Ansar Ahmad. (SS)