KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Ansar Ahmad menyampaikan permasalahan yang dihadapi Pemprov Kepri, mengenai pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI). Satu di antaranya pelarangan mudik lebaran yang menjadi kendala pada saat pemulangan TKI melalui (via) jalur Provinsi Kepri.
Ansar Ahmad mengatakan kendala tersebut pada saat Video Conference rapat koordinasi terkait pemulangan PMI/TKI, di Rupatama Lantai 4 Kantor Gubernur Kepri, Senin (19/4/2021). Rapat ini dipimpinan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Gubernur Kepri, kendala itu di antaranya masih terdapat PMI yang kembali ke tanah air membawa hasil tes negatif. Tapi, kemudian diperiksa ulang di BTKL dengan pemeriksaan RT-PCR, mendapatkan hasil positif. Selain itu, belum jelasnya dukungan pembiayaan penanganan kepulangan PMI mandiri/kalibrasi untuk makan dan minum, akomodasi serta transportasi dari pemerintah pusat.
Permasalahan lainnya, yaitu kebijakan pemerintah terkait pelarangan mudik pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021, berpotensi mengakibatkan meningkatnya kepulangan PMI mandiri/kalibrasi pada hari-hari sebelum tanggal larangan mudik. Ini mempengaruhi ketersediaan moda transportasi umum, dari Kepulauan Riau menuju wilayah tujuan lanjutan. Dan wilayah tujuan akhir PMI, pada tanggal larangan mudik. Serta adanya penolakan oleh pemerintah daerah yang menjadi wilayah tujuan lanjutan, dan wilayah tujuan akhir PMI.
“Pelarangan mudik saat lebaran Idulfitri nanti, jadi kendala dalam pemulangan TKI atau PMI via jalur Kepri,” ujar Ansar Ahmad.
Dalam paparannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, PMI yang pulang ke Indonesia melalui Kepri sejak 18 Maret 2020 sampai 14 April 2021 sebanyak 74.198 orang. Dengan rincian 60.160 orang yang masuk dari tanggal 18 Maret 2020 sampai 31 Desember 2020. Dan 14.038 orang dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 14 April 2021.
“Adapun PMI yang pulang ke Indonesia melalui Kepri masuk lewat Batam, dengan kualifikasi PMI yang pulang mandiri. Dan lewat Tanjungpinang, PMI yang terkena deportasi,” ungkap gubernur.
Kemudian Gubernur Ansar menyampaikan rekapitulasi kasus positif Covid-19 yang berasal dari kepulangan PMI yang masuk melalui Kepri yaitu sebanyak 190 kasus dari rentang waktu Januari sampai April 2021.
“Dengan tambahan khusus selama periode 1 sampai dengan 17 April jumlah PMI yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 83 orang yang masuk melalui pintu Batam dan 23 orang yang masuk melalui Tanjungpinang dengan total 106 orang,” kata Ansar Ahmad.
Menyikapi permasalahan tersebut Gubernur Kepri memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah pusat. Di antaranya dukungan pihak Kedubes RI untuk mengimbau kepada PMI, untuk tidak melakukan perjalanan mudik lebaran Idulfitri, pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Kemudian, dukungan pihak Kedubes RI dalam memastikan PMI yang akan pulang sudah mendapatkan tes RT-PCR dengan hasil negatif. Dukungan pembiayaan penanganan kepulangan PMI untuk makan minum, akomodasi dan transportasi.
Minta Dukungan Kedubes
“Selain itu kami minta pemerintah pusat untuk membuka pintu alternatif kepulangan PMI, melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Provinsi Sumut, Pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Bengkalis, Provinsi Riau. Selanjutnya memastikan PMI dapat diterima oleh pemerintah daerah yang menjadi wilayah tujuan lanjutan dan wilayah tujuan akhir,” tambah Ansar Ahmad.
Gubernur Kepri juga menyampaikan kondisi terkini dari RSKI di Galang, dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 360 dan saat ini terisi 310. Di Tanjungpinang lokasi isolasi di LPMP Kepri kapasitasnya 88 tempat tidur sudah terisi 66.
“Kami akan tetap mencari alternatif lokasi isolasi. Namun untuk mengantisipasi fluktuasi menjelang peak season kami mohon pemerintah pusat dapat membantu dengan menugaskan kapal KRI dimana PMI dapat dikarantina di kapal. Setelah memenuhi persyaratan baru dipulangkan ke tempat asalnya” katanya lagi.
Gubernur Ansar pun meminta tim Satgas Covid19 dan Pemko Batam untuk segera menyusun rencana anggaran logistik yang diperlukan untuk diajukan kepada Kemenko PMK yang berjanji akan menindak lanjutinya.
Sementera itu Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono menyampaikan sejak November 2020 dan akan dilanjutkan hingga Juni 2021 Pemerintah Malaysia sedang melakukan kebijakan rekalibrasi, yaitu kebijakan yang memberikan kemudahan bagi pekerja-pekerja migran yang tidak berdokumen untuk kembali ke negara masing-masing dengan membayar denda jauh lebih ringan.
“Dengan adanya kebijakan setelah berakhirnya program rekalibrasi Pemerintah Malaysia akan melakukan penindakan, ditambah dengan kondisi ekonomi mereka di Malaysia yang cukup berat maka banyak PMI yang ingin pulang. Biasanya mereka pulang dengan kapal yang berkapasitas sekitar 148 orang dengan jadwal 4 sampai 5 kali seminggu dengan ketentuan setiap penumpang memiliki hasil negatif tes PCR sebelum keberangkatan” ungkapnya.
Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan banyak PMI yang pulang dengan membawa dokumen swab negatif.
“Tetapi ternyata banyak yang belum diswab. Banyak sekali yang setelah di swab di sini hasilnya positif. Di sini kita melihat ada indikasi mereka membawa hasil swab PCR abal-abal,” ungkap Doni.
Selanjutnya Menko PMK Muhadjir Effendy mendukung pembukaan pintu masuk alternatif selain di Kepri. Juga usulan memperbanyak armada TNI AL untuk mengangkut kepulangan PMI ke daerah asalnya masing-masing.
“Saya juga minta KJRI untuk menerjunkan personelnya agar dapat betul-betul mengawasi hasil negatif PCR PMI yang akan pulang. Untuk dukungan logistik silakan Pemprov Kepri mengajukan usulan anggaran,” kata Muhadjhir.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam penutupannya menyampaikan Identifikasi masalah sudah jelas dan solusi telah didapatkan dalam forum ini.
“Keadaan di sana sulit sehingga mereka harus pulang, setelah masuk ke Kepri diswab dan dikarantina merupakan langkah sudah benar. Untuk dukungan logistik dapat berkoordinasi dengan Kemenko PMK hingga bagaimana pemda tidak ketiban pulung,” tutup Luhut.
Turut menghadiri rapat tersebut Wagub Hj Marlin Agustina secara virtual, Forkopimda Kepri, Asisten 1 Juramadi Esram, Kadis Kesehatan M. Bisri, Kadis Naker Tagor Napitupulu, Kadis Kominfo Zulhendri, Kepala Sekretariat Satgas Covid-19 M Darwin, dan Staf Khusus Gubernur Kepri Suyono. (SS)