banner 728x90
Kepala BI Perwakilan Kepri Musni Hardi K Atmaja mendampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka FEKDI Melayu Pesisir 2021 di Hotel CK Tanjungpinang, Senin (12/4/2021).

BI, Pemprov dan Pengusaha Kepri Menggelar FEKDI Melayu Pesisir 2021

Komentar
X
Bagikan

KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Bank Indonesia (BI) perwakilan Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta asosiasi dan pelaku industri menggelar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) Melayu Pesisir tahun 2021. Festival ini sebagai satu langkah konkret dalam mendorong integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien.

Mengangkat tema ‘Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Kepulauan Riau’, acara ini digelar Senin (12/4/2021) sampai dengan Jumat (16/4/2021), secara virtual dengan format peluncuran (launching), pameran (showcase), diskusi, wawasan pimpinan (leader’s insight), dan gelar wicara (talkshow). Kegiatan FEKDI Melayu Pesisir 2021 dibuka secara resmi oleh Gubernur Kepri H Ansar Ahmad, di Hotel CK Tanjungpinang, Senin (12/4/2021).

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, FEKDI Melayu Pesisir 2021 menjadi wadah untuk melakukan sinergi kebijakan dan landasan implementasi berbagai inisiatif pengembangan dan perluasan ekonomi dan keuangan digital. Untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat program recovery economy di Kepulauan Riau.

Baca Juga :  Petani Bintan Dapat Bantuan Saprodi Bawang Merah dari Anggaran Pusat

“Karena ini program baru yang implementasinya untuk memperkuat keuangan digital, perluasan pengembangan usaha yang ekspektasinya secara makro akan berpengaruh pada sektor ekonomi dan pembangunan, maka setiap tiga bulan sekali akan kita lakukan evaluasi,” jelas Ansar Ahmad.

Dijelaskan gubernur, karena tidak lama lagi akan dibuka pariwisata di Batam dan Bintan untuk wisatawan asing maka pihaknya mendorong untuk penerapan digitalisasi di sektor pariwisata di Kepulauan Riau.

Digitalisasi, kata Ansar Ahmad, untuk era saat ini merupakan satu keniscayaan untuk mendorong dunia pariwisata. Adanya penerapan teknologi dan digitalisasi di bidang pariwisata akan memudahkan wisatawan baik asing maupun domestik untuk mengeksplorasi tujuan wisata di Kepulauan Riau.

“Tidak hanya digitalisasi dalam pemasaran dan promosi, tetapi juga digitalisasi di semua transaksi dalam dunia pariwisata,” ungkap gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, untuk mempercepat digitalisasi daerah juga dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Tim ini dibentuk sebagai manifestasi dari Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021.

Baca Juga :  Elektrifikasi Kepri Sudah 99,45 Persen, Numbing dan Pangkil Belum Dialiri 24 Jam

Pembentukan Satgas TP2DD bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi kabupaten dan kota di Kepri, terutama untuk: (1) mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.

Serta (2) mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

“TP2DD di level provinsi, kabupaten dan kota untuk Ketua Timnya dijabat langsung oleh Kepala Daerah. Dan kita akan terus melakukan koordinasi agar program digitalisasi ini berjalan maksimal dengan hasil optimal,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Musni Hardi K Atmaja mengatakan, pihaknya mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan di Provinsi Kepri melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran.

Baca Juga :  Klasemen Liga Inggris: Dikalahkan Arsenal, Chelsea Gagal Menggeser Leicester City

Langkah-langkah tersebut antara lain mendorong akselerasi digitalisasi keuangan melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) sekaligus mendorong kesuksesan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), mempersiapkan fast payment 24/7 pembayaran ritel menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) guna mempercepat penyelesaian transaksi dan mendorong digitalisasi perbankan melalui standardisasi Open Application Programming Interfaces (Open API).

“Tidak hanya itu, kebijakan digitalisasi juga untuk mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Upaya tersebut perlu didukung oleh langkah-langkah reformasi regulasi melalui PBI Sistem Pembayaran yang telah diterbitkan BI untuk mendorong inovasi sistem pembayaran dengan memerhatikan manajemen risiko dan siber,” ujar Musni Hardi.

Dalam acara tersebut ikut hadir Bupati Anambas Abdul Haris dan Perwakilan Kepala Daerah Kabupaten dan Kota di Kepri, beberapa OPD di lingkungan Pemprov Kepri, dan jajaran manajemen Bsnk Indonesia Perwakilan Kepri. (SS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *