banner 728x90
Staf ahli bidang pemerintahan Mendagri Suhajar Diantoro, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Forkominda Kepri menyaksikan Wagub Kepri Hj Marlin Agustina memukul gong saat pembukaan Musrenbang Kepri, Senin (12/4/2021).

Ada Lima Isu Strategis yang Dihadapi Pemprov Kepri

Komentar
X
Bagikan

KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengungkapkan, ada lima isu strategis yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kepri, saat ini. Lima isu strategis yang dihadapi Pemprov Kepri disampaikan gubernur, pada pembukaan Musrenbang 2021 Kepri, Senin (12/4/2021).

Gubernur Kepri Ansar Ahmad memaparkan, lima isu strategis yang dihadapi Pemprov Kepri itu antara lain pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi. Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebaran wilayah Provinsi Kepri yang luas dan terletak di perbatasan membutuhkan akselerasi pembangunan. Belum tereksplorasinya secara optimum potensi kemaritiman. Dan terbukanya wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang menyebabkan rentannya luruh budaya Melayu.

“Untuk menghadapi (lima) isu strategis tersebut, telah disusun empat prioritas utama pembangunan tahun 2022,” kata Ansar Ahmad.

Empat prioritas pembangunan itu, lanjutnya, yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya. Serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal.

Ansar Ahmad juga memaparkan langkah-langkah strategis yang telah dilakukannya bersama Wagub Marlin Agustina, selama 46 hari setelah pelantikan. Antara lain percepatan vaksinasi Covid-19 untuk tenaga keseharan, lansia, dan petugas pelayanan publik. Percepatan pemungutan labuh jangkar.

Kemudian, percepatan persiapan proyek jembatan Batam-Bintan. Launching Batam Logistic Ecosystem. Proyek Bakti melalui pembangunan 35 tower BTS 4G. Dan mendapatkan dukungan APBN sebesar Rp200 miliar untuk percepatan pembangunan pelabuhan Samudera di Kabupaten Natuna. Serta perluasan Bandara Raja Abdullah di Kabupaten Karimun.

Baca Juga :  Reses Mardianto Manan, Warga Minta Pembangunan Jembatan Menuju Objek Wisata

Justru itu, Ansar Ahmad memohon doa restu dan dukungan seluruh elemen masyarakat Provinsi Kepri, agar niat baik terwujudnya visi Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya dapat dicapai. Untuk mencapai itu, Musrenbang tahun 2021ini mengangkat tema ‘Peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan pembangunan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai budaya Melayu dan nasional. Tema ini menjadi pedoman dalam menentukan program pembangunan atau penyusunan RKPD tahun 2022 mendatang.

“Melalui tema ini diharapkan segala potensi yang ada di Kepri dapat dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi yang hanya dapat dicapai dengan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Ansar Ahmad, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2021 Provinsi Kepri, di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepri, di Dompka, Tanjungpinang.

Kepala Barenlitbang Kepulauan Riau Andri Rizal dalam laporannya menyampaikan, Musrenbang merupakan kegiatan wajib yang berjenjang dari tingkat desa, hingga dilanjutkan sampai tingkat nasional.

“Saat ini kita telah sampai pada level Musrenbang tingkat provinsi, setelah sebelumnya tujuh kabupaten/kota se-Provinsi Kepri telah melaksanakan tahapan Musrenbangnya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kapolres Karimun Diganjar Penghargaan dari Pemprov Kepri, Ini Alasannya

Andi memaparkan, pelaksanaan Musrenbang tingkat Provinsi Kepulauan Riau dimulai, Senin (12/4/2021). Peserta yang hadir pada pembukaan Musrenbang sebanyak 221 orang, dan 779 peserta lainnya hadir secara virtual.

“Sebelum dilaksanakannya kegiatan Musrenbang ini, telah dilaksanakan kegiatan pra Musrenbang. Terdiri dari rapat pendahuluan RKPD, penyusunan rancangan awal Renja OPD, inputing Renja melalui SIPD, pelaksanaan pra forum OPD, Musrenbang kabupaten/kota, dan pelaksanaan forum OPD,” jelas Andri.

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Jumaga, Provinsi Kepulauan Riau telah masuk ke usia yang ke 19 tahun, dan telah melalui 3 tahapan RPJMD. Tahun ini memasuki tahapan RPJMD keempat, sekaligus merupakan finalisasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan kemaritiman.

“Ke depannya perlu dijadikan prioritas pembangunan,” ungkap Jumaga.

Selanjutnya Mendagri yang diwakilli Staf Ahli Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro dalam arahannya menyampaikan, bahwa tahun 2022 merupakan tahun kunci untuk meletakkan kembali landasan bagi negara Indonesia untuk keluar dari ‘middle income trap’ sebelum tahun 2045.

Arahan dari Mendagri terkait rencana pembangunan Provinsi Kepulauan Riau antara lain reprioritisasi jenis proyek yang akan dibangun. Memperkuat infrastruktur pelayanan dasar terutama sektor kesehatan. Mendukung sektor-sektor ekonomi yang memiliki backward-forward linkage yang luas. Pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan informasi.

Baca Juga :  Bupati Bintan Mengagumi Karya Anak Negeri di Smart Expo Tunas Bangsa Lagoi

“Dan pelaksanaan belanja modal, barang, dan jasa. Dalam pembangunan infrasruktur diutamakan memiliki kandungan lokal yang paling optimal,” kata Suhajar.

Kemudian Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Taufik Hanafi dalam sambutannya menyampaikan tiga hal paparan pada Musrenbang ini. Yaitu capaian dan tantangan pembangunan nasional, rancangan RKP 2022, dan pokok-pokok pikiran pembangunan Provinsi Kepri.

“Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi untuk keluar dari middle income trap yang telah disampaikan Pak Suhajar sebelumnya. Berkaitan dengan itu, Presiden Jokowi telah menyetujui tema RKP 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” kata Taufik.

Pada kesempatan itu disejalankan juga dengan penyerahan pokok-pokok pikiran DPRD Kepri oleh Ketua Jumaga Nadeak kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Serta pemukulan gong yang menandai pembukaan Musrenbang Provinsi Kepri tahun 2021, oleh Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina.

Turut hadir dalam Musrenbang ini pimpinan Forkopimda Kepri, para asisten gubernur, staf khusus dan staf ahli gubernur, seluruh Kepala OPD Pemprov Kepri, bupati dan wali kota se-Kepri, Ketua BP3KR atau yang mewakili, perwakilan perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan kepemudaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Lima isu strategis yang dihadapi Pemprov Kepri menjadi pembahasan utama. (SS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *