KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Bupati Bintan Apri Sujadi menginstruksikan kepala OPD mencari uang (anggaran) ke pemerintah pusat. Soalnya, dana APBD Kabupaten Bintan tak mencukupi untuk merealisasikan visi misi dan program pembangunan daerah.
Justru itu, Bupati Bintan Apri Sujadi meminta agar setiap kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan ‘jemput bola’ ke kementerian atau lembaga di pemerintah pusat. Upaya itu sebagai solusi keterbatasan anggaran yang dikelola daerah (APBD), akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, ini saatnya diperlukan kepala OPD yang mampu berjuang, untuk mencari sumber uang ke pemerintah pusat.
“Dengan keterbatasan anggaran ini, kita meminta agar masing-masing OPD harus aktif dan mampu memperjuangkan anggaran dari pusat. Intinya, kita jemput anggaran itu. Kalau memang diminta kepala daerah yang datang, saya akan dampingi,” ujar Ansar Ahmad, saat memimpin rapat OPD di ruang rapat 2, Kantor Bupati Bintan, Jumat (19/3/2021) kemarin.
Selain itu, Kepala OPD juga diminta agar mengetahui dan memahami sasaran program yang akan dicapai, selama 3 tahun periode (2021-2024) masa kepemimpinannya. Apri juga meminta agar kepala OPD memiliki kinerja yang terukur.
“Kita juga menyarankan agar seorang kepala OPD harus mampu melihat kinerja bawahannya, baik itu Kabid dan Kasi. Melihat kinerja dengan terukur serta memperkirakan alokasi anggaran yang dibutuhkan apakah sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai,” tambahnya.
Menurutnya, saat ini pengelolaan rancangan alokasi anggaran refocusing masih sedang berjalan. Rancangan sesuai dengan edaran Kemendagri yang disesuaikan dengan peruntukannya.
“Anggaran refocusing masih berjalan, dan kita harapkan dapat selesai sesegera mungkin. Beberapa alokasi harus disesuaikan sesuai edaran pemerintah pusat saat ini. Seperti anggaran kesehatan sebesar 8 persen, recovery ekonomi sebesar 30 persen. Belum lagi penyesuaian program sesuai dengan visi misi telah ditentukan,” jelasnya.
Sinkronisasi Program
Tak hanya kepala OPD, Bupati Bintan Apri Sujadi juga meminta agar kepala desa di Kabupaten Bintan dapat melakukan sinkronisasi program terhadap visi misi pembangunan pemerintah daerah. Hal tersebut dikatakannya usai rapat koordinasi pemerintahan desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan, di Aula Kantor Bupati Bintan, Jumat (19/3/2021) siang kemarin.
Menurut Apri Sujadi, sinkronisasi program desa harus diselaraskan dengan pemerintah daerah yang nantinya akan disesuaikan dengan RPJMD. Ia juga menuturkan dengan masa jabatan yang hanya berkisar 3 tahun tentunya pondasi program harus diselaraskan sehingga nantinya program tersebut bisa berjalan dengan baik.
“Kita harapkan jangan sampai masa jabatan yang hanya 3 tahun ini, program yang menjadi visi misi tidak berjalan dengan baik. Sehingga dari awal kita letakkan fondasi. Sehingga nanti program hanya tinggal berjalan saja baik tahun pertama, kedua dan ketiga,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta agar pihak desa dan kelurahan dapat melakukan penguatan data terkait sinkronisasi data khususnya lagi data kependudukan dan data pelaku UMKM. Hal ini diselaraskan dengan program visi misi yang ingin dicapai terkait program BLT bagi janda dan lansia. Serta program pinjaman UMKM tanpa bunga yang akan dijalankan di APBD-P tahun 2021 ini.
“OPD pasti memiliki data, namun data yang ada di OPD belum tentu sama dengan pihak kelurahan dan desa. Untuk itu kita meminta bantuan Kades dan Lurah untuk update khususnya data UMKM, janda dan lansia. Takutnya ada yang sudah pindah, atau mungkin pelaku UMKM-nya sudah tidak aktif lagi,” tutupnya.
Untuk mencapai semua program pembangunan itu, Apri Sujadi menginstruksikan kepala OPD mencari uang ke pemerintah pusat, melalui kementerian dan lembaga. Serta meminta kepala desa menyinkronkan program program visi misi pembangunan daerah 2021-2024. (SS)