KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – SPBU satu harga program Presiden RI Jokowi, tidak bisa memenuhi kebutuhan nelayan di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Karena, kuota solar bersubsidi yang diberikan Pertamina kepada SPBU nelayan di Tambelan, hanya 75 kilo liter per bulan.
Sementara, jumlah kapal nelayan di Kecamatan Tambelan yang merupakan pulau terdepan Indonesia itu, semakin bertambah setiap tahunnya. Sedangkan kuota permanen solar bersubsidi yang disediakan SPBU satu harga ini, tidak ada penambahan.
“Kami sudah berhar-hari antre dan menunggu di SPBU satu harga ini. Tapi, solar yang tersedia sedikit. Tak memenuhi kebutuhan kami untuk melaut menangkap ikan,” kata Musa, mewakili ratusan nelayan lainnya, kepada suaraserumpun.com, Selasa (16/3/2021).
“Kami sudah melapor ke pihak pemerintah, soal kesulitan mendapatkan solar bersubsidi di SPBU satu harga di Tambelan ini,” sambungnya.
Supardi selaku Kepala UPT Perikanan Kecamatan Tambelan membenarkan, nelayan sudah mengajukan protes atau keluhan. Nelayan kesulitan mendapatkan solar bersubsidi di SPBU satu harga di Tambelan ini.
“Kami pun sudah panggil pihak pengelola SPBU satu harga di Tambelan, PT National Ferrous. Permasalahannya sama dengan tahun sebelumnya,” kata Supardi.
Supardi menerangkan, SPBU satu harga program Presiden RI Jokowi di Tambelan, mulai beroperasi pada akhir tahun 2017. Sampai tahun 2020, SPBU satu harga di Tambelan diberikan kuota permanen sebanyak 75 kilo liter (ton) per bulan. Awalnya, kuota solar sebanyak 75 ton per bulan itu, diperuntukkan bagi kapal nelayan sebanyak 150 armada. Kapal nelayan rata-rata berukuran 5 sampai 6 GT (gross tonage). Hanya beberapa kapal yang di atas 6 GT, tapi masih di bawah 10 GT.
Tahun 2018 sampai tahun 2020, lanjut Supardi, jumlah kapal nelayan bertambah. Ada yang dibuat oleh nelayan secara pribadi. Ada juga kapal yang dibantu oleh pemerintah. Ada pula yang disediakan oleh tauke ikan. Sehingga, jumlah kapal nelayan yang membeli solar di SPBU satu harga di Tambelan itu, bisa mencapai 400 unit.
“Kalau dari pendataan kami saja, akhir tahun 2020 lalu, itu sudah mencapai 300-an kapal. Ya, seharusnya ada tambahan kuota solar buat SPBU satu harga di Tambelan,” jelas Supardi.
Tahun 2020 lalu, kata Supardi, nelayan sudah protes kepada pengelola SPBU satu harga. Karena, kuota yang diberikan SPBU kepada nelayan, berkurang. Ini demi, keadilan dan asas pemerataan buat nelayan. Akibat jumlah kapal nelayan bertambah.
Tak Memenuhi Kebutuhan Nelayan
Pemkab Bintan melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, sempat mengajukan penambahan solar ke PT Pertamina, pada tahun 2020 lalu. Usulan itu disetujui PT Pertamina. Sehingga, ada kuota penambahan 75 ton solar. Sehingga total yang diberikan 150 ton solar per bulan. Karena, kuota permanen itu sebanyak 75 ton. Walaupun ditambah hingga akhir tahun 2020 lalu, kebutuhan nelayan Tambelan belum terpenuhi secara maksimal.
“Nah, sejak Januari 2021 lalu sampai sekarang, PT Pertamina hanya memasok 75 ton per bulan ke SPBU satu harga Tambelan. Sesuai dengan kuota permanen. Ya, jelas kurang lah. Jumlah kuota itu tak memenuhi kebutuhan nelayan Tambelan,” ujar Supardi.
Padahal, tambah Supardi, setiap awal tahun, merupakan musim tangkap ikan, bagi nelayan Tambelan. Tapi, karena solar tidak tersedia di SPBU satu harga program Presiden RI Jokowi itu, nelayan tak bisa melaut untuk menangkap ikan.
“Kita berharap, PT Pertamina menambah kuota solar bersubsidi bagi nelayan di Tambelan. Melalui SPBU satu harga milik PT National Ferrous. Idealnya Pak, untuk memenuhi kebutuhan nelayan di Tambelan ini, kuota permanen solar yang disediakan itu sebanyak 300 ton per bulannya. Bukan 75 ton lagi,” demikian diterangkan Supardi.
“Mengenai permasalah atau keluhan nelayan yang tak dapat solar ini, sudah saya sampaikan kepada Pak Camat Tambelan,” kata Supardi menambahkan. (SS)