KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Cen Sui Lan Anggota Komisi V DPR RI akan memperjuangkan agar fly over (jembatan penyeberangan) di Simpang Kabil, Kota Batam tetap dibangun. Cen Sui Lan dari Fraksi Golkar Dapil Kepri ini, akan memperjuangkan pembangunan fly over, dalam penetapan APBN sebagai fungsi budgeting. Melalui pos kegiatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rekyat (PUPR).
“Suatu proyek menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk dianggarkan di APBN ada dua prioritas. Pertama kebijakan Presiden sesuai Undang-undang APBN dan aspirasi atau usulan DPR RI sesuai UU MD3. Saya akan memperjuangkan, agar jembatan fly over tersebut tetap dibangun,” ujar Cen Sui Lan, kepada wartawan di Batam, Jumat (12/3/2021).
Dari dua prioritas tersebut akan diajukan di Kementerian PUPR, dan dibahas di Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja.
“Kepala Balai Bina Marga Provinsi Kepri juga sudah bertemu dengan saya, meminta agar proyek fly over ini tetap dilanjutkan. Adapun Badan Pengusahaan (BP) Batam hanya membuat Detail Engineering Design (DED). DED tersebut akan disempurnakan lagi oleh Balai Bina Marga sebagai pemilik proyek,” ujar Cen Sui Lan.
Cen Sui Lan mengatakan, kepala daerah boleh mengusulkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan pembiayaan dari APBN. Usulan kepala daerah ini, masuk dalam saringan ketiga di Kementerian PUPR setelah kebijakan Presiden dan aspirasi DPR RI.
Jika berdasarkan asas keadilan, lanjut Cen Sui Lan, dari Rp145 triliun dana pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR, jika dibagi rata di 34 provinsi di Indonesia, maka satu provinsi mendapatkan Rp4 triliunan.
“Sementara biaya infrastruktur untuk Provinsi Kepri di Kementerian PUPR baru Rp1 triliunan. Artinya, pembangunan fly over Simpang Kabil menelan Rp200-an miliar masih bisa dimasukkan dalam proyek strategis nasional berdasarkan asas keadilan di Kementerian PUPR, dengan memakai hak aspirasi saya,” terang Cen Sui Lan yang biasa disapa CSL ini.
Selasa (17/3/2021) ini, Komisi V DPR RI mulai melaksanakan Rapat Kerja (raker) dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan teknis Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga, pada 30 Maret 2021 nanti.
“Saya akan tanyakan langsung dengan Menteri PUPR, minta pembangunan jembatan fly over ini dilanjutkan, berdasarkan asas keadilan distribusi APBN. Saya akan tindaklanjuti secara teknis dengan Dirjen Bina Marga. Pada prinsipnya, pembangunan jalan fly over Simpang Kabil tetap lanjut,” tegasnya.
Jika dikatakan pembangunan infrastuktur di Batam dinilai mewah, Cen Sui Lan menyatakan, justru harus lengkap dan mewah. Karena Batam sebagai daerah tujuan investasi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia bagian Barat, yang berbatasan dengan luar negeri. Batam harus mewah supaya investor betah.
“Juga harus dilihat dan dipertimbangkan kontribusi pajak baik perorangan maupun badan usaha dari Batam. Ini semakin menguatkan semangat saya agar pembangunan fly over Simpang Kabil ini supaya bisa tetap dilanjutkan,” terangnya.
Di lain hal, Cen Sui Lan membuka diri bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, untuk mengusulkan ke Presiden RI, agar Provinsi Kepri menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang ditetapkan dalam satu Peraturan Presiden (Perpres). Kemudian, diusulkan agar Provinsi Kepri masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), ini juga melalui Perpres. Contohnya, KEK Nongsa Digital Park (NDP) dan kawasan PSN lainnya.
Jika Kepri menjadi KSPN atau PSN, jelas Cen Sui Lan, maka dana pembangunan infrastruktur bisa langsung dari APBN.
“Seperti KSPN Mandalika Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan KSPN Danau Toba, Sumatera Utara. Kedua daerah tersebut, dana APBN langsung by pass melalui berbagai Lembaga/ Kementerian. Harapan saya, Kepri bisa seperti itu. Bersama Gubernur, ayo kita usahakan ke pusat,” ajak Cen Sui Lan. (SS)