Bintan, suaraserumpun.com – Gubernur Kepri H Ansar Ahmad menyebutkan, potensi perikanan di wilayah Kepri berkisar 1,1 juta ton per tahun. Tapi, yang mampu dikelola baru sekitar 33 persen.
Hal itu disampaikan Gubernur Kepri di sela panen dan tebar benih ikan bersama Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Desa Pangkil, Kabupaten Bintan, Jumat (12/11/2021).
Gubernur menuturkan selama ini potensi perikanan itu identik dengan ground fishing (perikanan tangkap). Padahal potensi perikanan budi daya itu juga besar. Ansar Ahmad mendorong agar pemanfaatan budi daya perikanan agar lebih optimal.
“Karena kalau kita lihat, potensi di Kepri ini dalam 1 tahun ada 1,1 juta ton ikan. Tetapi, kita baru bisa memanfaatkan 33 persen. Maka karena urusan ini bukan urusan pembiayaan yang kecil, kita akan komunikasi dengan pemerintah pusat, KKP dan juga kabupaten/kota se-Kepri, untuk membahas bersama bagaimana mengoptimalisasi ini,” ujar Ansar Ahmad.
Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad berharap, budi daya perikanan keramba apung di Desa Pangkil dapat menjadi embrio awal membangkitkan potensi budi daya perikanan. Tidak hanya di Bintan, namun di seluruh Kepri.
“Mungkin untuk skala Kementerian, usaha keramba apung Desa Pangkil ini merupakan budi daya kecil. Namun kita berharap apa yang dilakukan anak-anak muda di sini, menjadi embrio dan pemicu untuk daerah lain,” kata Ansar Ahmad.
Ansar Ahmad senang ketika budi daya ikan di Desa Pangkil ini dikelola oleh pemuda yang berwadahkan koperasi berbadan hukum. Karena, mengelola koperasi seperti ini bukan hal yang mudah.
“Tapi ini mereka sudah baik pengelolaannya. Saya kira kita tinggal berpikir bagaimana mengembangkan ini dan juga meluaskannyandi beberapa desa atau pulau yang lain di Kepri” ungkapnya.
Gubernur Kepri mengungkapkan, pihaknya akan membentuk tim bersama Dirjen Perikanan Budidaya untuk membahas bagaimana pengelolaan perikanan di Kepri.
“Yang selama ini selalu disampaikan bahwa potensi perikanan kita sangat besar, namun optimalisasinya belum pernah terjangkau” tutup Ansar Ahmad.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tubagus Haeru Rahayu mengatakan, Kementerian tidak melihat suatu budi daya dari ukurannya. Namun yang dilihat adalah bagaimana nanti embrio ini bisa berkembang.
Menurutnya, produk Kementerian KKP di pusat bukan merupakan ikan, namun berbentuk kebijakan. Kebijakan yang diambil pun harus selaras dengan apa yang diinginkan masyarakat.
“Setiap kebijakan yang dikeluarkan, prioritas utamanya adalah ekologi, untuk keberlanjutan di masa depan. Supaya anak cucu kita masih dapat menikmati sumber daya alam,” kata Tubagus.
Setelah ekologi, lanjut Tubagus, baru ekonomi. Karena jika hanya ekologi saja tanpa ekonomi maka tidak akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya jika hanya ekonomi saja tanpa ekologi, maka generasi penerus tidak akan dapat menikmati ini semua.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Perbenihan Nono Hartanto, Kasubdit Perbenihan Ikan Laut Nasrul Efendi, Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan, Pj Sekdaprov Kepri Ir lamidi, Kepala DKP Kepri TS Arif Fadilah, dan Kepala BPBL Batam Toha Tusihaidi. (nurul atia)
Editor: Sigik RS