Natuna, suaraserumpun.com – Nelayan tradisional Natuna terpaksa meninggalkan wilayah tangkap di perairan Natuna Utara, akibat aktivitas dan diusir kapal pukat harimau atau kapal trawl milik Kapal Ikan Asing (KIA) asal Vietnam. Bupati Natuna Cen Sui Lan bergerak cepat, segera berkoordinasi dengan Panglima Komando Armada I Republik Indonesia (Pangkoarmada I RI) Laksamana Muda TNI Haris Bima Bayuseto SE MSi MTr Opsla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan, keselamatan nelayan serta hak mereka untuk mencari nafkah di laut Indonesia harus mendapatkan perlindungan penuh dari negara. Sebagai langkah awal, Cen Sui Lan segera meminta pengawasan dan patroli keamanan di kawasan Perairan Natuna Utara, diperkuat. Guna mencegah masuk dan beroperasinya kapal-kapal asing yang diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.
Menurut Cen Sui Lan, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan mereka saat melaut.
“Nelayan Natuna harus dapat bekerja dengan aman di wilayah laut Indonesia. Negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan,” tegas Cen Sui Lan.
Bupati Natuna menyatakan, keberadaan kapal asing yang beroperasi di wilayah tangkap nelayan lokal dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Sekaligus mengganggu stabilitas aktivitas perikanan di daerah perbatasan.
Selain itu, Cen Sui Lan juga meminta agar operasi pengawasan dan penindakan terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan praktik ilegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) semakin ditingkatkan.
Menurutnya, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti trawl atau pukat harimau tidak hanya merugikan nelayan tradisional, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di Natuna.
“Praktik penangkapan ikan ilegal harus ditindak tegas. Selain merugikan nelayan, aktivitas tersebut juga dapat merusak sumber daya laut yang selama ini dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat Natuna,” ujarnya.
Cen Sui Lan menegaskan, Pemerintah Kabupaten Natuna akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, TNI AL, Bakamla, KKP, dan seluruh instansi terkait untuk memastikan keamanan wilayah perairan Natuna Utara tetap terjaga. Pemkab Natuna siap menerima dan meneruskan setiap laporan dari nelayan sebagai bahan tindak lanjut bersama aparat yang berwenang.
Sebagai daerah yang berada di garis terdepan perbatasan Indonesia, Natuna memiliki posisi strategis yang harus dijaga bersama. Karena itu, Cen Sui Lan berharap kehadiran negara melalui patroli yang lebih intensif mampu memberikan rasa aman bagi para nelayan.
“Natuna adalah beranda terdepan NKRI. Kedaulatan negara dan keamanan nelayan harus menjadi prioritas bersama. Kami berharap pengawasan diperkuat sehingga nelayan dapat kembali melaut dan beraktivitas dengan tenang tanpa ancaman dari kapal-kapal asing,” demikian Bupati Natuna Cen Sui Lan. (yen)
Editor: Sigik RS