Natuna, suaraserumpun.com – Pemerintah Kabupaten Natuna menyediakan stok 5,74 ton beras untuk enam kecamatan terluar. Beras tersebut disalurkan selama rangkaian kunjungan kerja Bupati Natuna Cen Sui Lan selama sepekan kemarin.
Bantuan ini menjadi intervensi penting di tengah ancaman cuaca ekstrem yang sering membuat sejumlah wilayah perbatasan terisolasi pada musim angin Utara dan angin Barat. Total bantuan terdiri dari 3,24 ton beras reguler dan 2,5 ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Distribusi dilakukan di Kecamatan Serasan, Serasan Timur, Subi, Midai, Suak Midai, dan Pulau Panjang, yang merupakan enam titik yang selama ini menjadi wilayah paling rentan terhadap hambatan pasokan logistik.
Selain beras, Pemkab Natuna juga menyalurkan beragam komoditas strategis untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Setiap kecamatan menerima paket berbeda, disesuaikan kebutuhan dan kondisi geografis.
Bupati Natuna Cen Sui Lan memastikan bahwa bantuan tidak hanya berhenti pada distribusi, tetapi juga diiringi pemantauan stok, dialog bersama warga, dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan.
“Ke depan pemerintah daerah akan mengevaluasi pengendalian harga pangan melalui gerakan pangan murah, menyesuaikan apa yang paling dibutuhkan masyarakat setempat,” ujar Bupati Natuna.
Berdasarkan pendataan Dinas Ketahanan Pangan, stok beras reguler disalurkan ke Kecamatan Serasan untuk 57 KK (570 kg). Kecamatan Serasan Timur sebanyak 62 KK (620 kg). Kecamatan Subi unuk 29 KK (290 kg), ditambah 1 ton SPHP. Kecamatan Midai sebanyak 94 KK (940 kg). Kecamatan Suak Midai sebanyak 46 KK (460 kg), ditambah 1,5 ton SPHP untuk Gerakan Pangan Murah. Serta Kecamatan Pulau Panjang sebanyak 36 KK (360 kg).
Distribusi tambahan beras SPHP difokuskan untuk Subi dan Pulau Panjang. Karena dua wilayah tersebut paling rentan terputus pasokan akibat jarak dan gelombang tinggi. Pulau Panjang kembali menjadi sorotan karena proses distribusi yang membutuhkan kerja ekstra. Tanpa dermaga besar, bantuan harus diturunkan dari kapal feri Pemda ke pompong nelayan sebelum dibawa ke bahu-bahu warga melalui sistem gotong royong.
Rantai logistik yang panjang itu justru menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna untuk memastikan tidak satu pun pulau terluar tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Gerakan pangan murah yang digelar bersamaan dengan kunjungan kerja ini ditujukan untuk menekan gejolak harga beras dan komoditas pokok lainnya, terutama menjelang puncak musim angin Utara.
Dengan langkah terintegrasi distribusi beras, pemantauan stok, bantuan pangan komplementer, hingga stabilisasi harga, Pemkab Natuna menegaskan bahwa pembangunan di wilayah terluar bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal memastikan setiap rumah tangga aman dari ancaman kerawanan pangan. (yen)
Editor: Sigik RS