Bintan, suaraserumpun.com – Mobil dinas yang digunakan mantan Ketua DPRD Bintan Nopol BP 2 B jenis Toyota Sedan Camry 3.000 CC membikin heboh netizen di media sosial, sejak Selasa (4/11/2025) kemarin. Mobil dinas aset Pemkab Bintan yang diparkir di area rumah makan pecel lele Kali Pucang itu terjadi akibat kelalaian pegawai BKAD.
Dalam satu postingan akun TikTok dan FB InfoPinang, terlihat satu unit mobil dinas Camry dengan nopol BP 2 B. Mobil tersebut di perkirakan telah parkir lebih kurang 8 hari di area pecel lele Kali Pucang Batu 8 Atas Tanjungpinang. Postingan tersebut membikin heboh. Pelbagai komentar netizen pun muncul. Mulai dari tunggakan pajak, hingga siapa pemilik mobil dinas tersebut.
Taufik Hidayat mantan ajudan Wakil Bupati Bintan periode 2010-2015 (Khazalik) menyatakan, dirinya mengetahui status mobil tersebut. Mobil dinas BP 2 B jenis Toyota Camry 3.000 CC tersebut bukan digunakan untuk keperluan dinas Wakil Bupati Bintan. Baik pejabat Wakil Bupati Bintan saat ini, maupun sebelumnya.
“Ini mobil Camry BP 2 B diperuntukkan keperluan dinas untuk Ketua DPRD periode 2010-2015. Saya dulu mengetahui betul, karena pelat mobil dinas Wakil Bupati Bintan era Pak Khazalik di masa tersebut, adalah BP 5 B,” ujar Taufik, Rabu (5/11/2025).
Taufik mengungkapkan, mobil dinas Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti pelat BP 2 B saat ini, tidak menggunakan Toyota Camry.
“Setahu saya, seri mobil Camry yang terparkir di Batu 8 tersebut adalah seri lama, dan dipergunakan pejabat lama Ketua Dewan Bintan era zaman Lamen Sarihi,” ungkapnya.
Taufik tokoh pemuda Bintan Timur ini menyesalkan kejadian mobil dinas yang sembarang parkir tersebut. Sehingga seolah-olah Wakil Bupati terdahulu dan sekarang tertuding memarkirkan mobil di pinggir jalan atau di tempat orang lain.
Taufik menilai, ini kinerja lalai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bintan, yang tidak profesional dalam mengelola aset.
“Jika mobil dinas ini ditarik pejabat lama atau lainnya, mengapa mobil sampai di parkir di pinggir jalan di Tanjungpinang? Di Kijang ada kantor aset dengan parkir yang cukup luas. Ada Kantor Bupati Bintan, itu lebih luas lagi,” sebut Taufik.
Taufik menduga, bagian aset daerah tidak mampu menatakelola aset dengan transparan dan akuntabel. Mulai aset-aset yang tidak tahu ke mana rimbanya, sampai pajak-pajak kendaraan dinas yang tidak dibayarkan.
“Kita sebagai masyarakat selalu diminta taat membayar pajak kendaraan. Tapi Pemkab Bintan masih banyak mobil dinas yang belum dibayarkan pajaknya. Kan ironis,” tutur Taufik. (yen)
Editor: Sigik RS