Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Capaian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau masuk 5 besar nasional, sudah mencapai 23 persen dari total target 516.149 penerima manfaat. Sedangkan capaian MBG untuk rata-rata nasional baru menyentuh 9 persen penerima.
Guna mempercepat target capaian penerima MBG, Rapat Koordinasi Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Ruang Kerja Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (13/8/2025). Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad didampingi Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua Pokja MBG, Nyanyang Haris Pratamura. Rakor ini juga diikuti anggota Pokja MBG yang terdiri dari Polda Kepri, Kajati Kepri, Korem 033/WP, Binda Kepri, BPOM Kepri, BKKBN, Kanwil Kemenag Kepri, dan BPS Kepri, dan unsur vertikal lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, capaian program MBG di Kepri telah mencapai 23 persen dari total target 516.419 orang, jauh di atas capaian nasional yang baru berada di angka 9 persen.
“Kita masuk lima besar nasional. Ini capaian yang patut kita syukuri, tapi juga menjadi tantangan agar kita bisa terus meningkatkannya. Target kita 516.419 penerima manfaat,” sebut Ansar Ahmad Gubernur Kepri.
Gubernur Kepri menegaskan, kuncinya adalah koordinasi lintas sektor yang solid dan pemetaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara akurat. Saat ini jumlah SPPG eksisting di Kepri belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan. Dari total kebutuhan 253 unit SPPG, baru berdiri 127 unit yang terdiri dari SPPG mandiri, usulan BGN, dan usulan BIN, sehingga masih terdapat kekurangan yang harus segera dipenuhi.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menambahkan, keberadaan SPPG sangat krusial untuk memastikan distribusi makanan bergizi merata, terutama di wilayah 3T dan pulau-pulau terdepan. Sesuai karakteristik geografis Kepri, dapur SPPG khusus menjadi model yang paling tepat diterapkan di daerah kepulauan.
“Kita tidak boleh membiarkan ada sekolah atau anak-anak di pulau yang luput dari program ini. Untuk daerah pulau, pemerintah akan mengambil peran penuh dalam mendirikan SPPG karena biaya per makan lebih besar dibanding daerah perkotaan,” tegasnya.
Ansar Ahmad meminta agar Pokja MBG terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memastikan pendirian SPPG dilakukan secara terencana dan selaras dengan kebijakan daerah. Ia menekankan bahwa pemenuhan neraca kebutuhan harian. Mulai dari sayur, protein, hingga karbohidrat, sebaiknya mengutamakan potensi pangan lokal.
“Kita punya potensi pangan di Kepri. Mari kita optimalkan untuk memenuhi kebutuhan MBG, sehingga manfaatnya kembali ke masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ansar Ahmad memaparkan langkah-langkah yang telah diambil Pemprov Kepri dalam mendukung program MBG, mulai dari penerbitan SK Gubernur tentang Pokja Percepatan Pelaksanaan MBG, penyediaan lahan milik pemerintah daerah untuk pembangunan SPPG sesuai spesifikasi teknis BGN, hingga pengajuan usulan SPPG melalui BGN dan BIN. Pemprov juga membangun kemitraan dengan Koramil/TNI, PKK, komite sekolah, dan koperasi untuk mengelola dapur SPPG di wilayah pulau-pulau kecil, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama Inspektorat Daerah terkait penyediaan lahan dan sarana.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menginstruksikan Wakil Gubernur selaku Ketua Pokja MBG Kepri untuk segera mendirikan kantor sekretariat Pokja sebagai pusat koordinasi lintas sektor.
“Semangat kolaborasi harus kita jaga. Jangan sampai ada anak di pulau yang tidak tersentuh MBG. Ini adalah investasi untuk masa depan generasi Kepri,” demikian Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (yen)
Editor: Sigik RS