Batam, suaraserumpun.com – Rasio elektrifikasi atau jumlah rumah tangga yang telah dialiri listrik di Provinsi Kepulauan Riau hingga awal April 2025 ini telah mencapai 98,19 persen. Hanya tersisa sekitar 1,81 persen rumah tangga di Kepri yang belum dialiri listrik. Begini kata Ansar Ahmad Gubernur Kepri tentang program Kepri Terang.
Rasio elektrifikasi sebesar 98,19 persen itu meningkat 4,47 persen dalam masa kepemimpinan Ansar Ahmad sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Tahun 2020, rasio elektrifikasi sebesar 93,72 persen. Angka rasio elektrifikasi ini meningkat dari tahun ke tahun, mulai 93,72 persen tahun 2020, menjadi 94,50 persen tahun 2021, 96,32 persen tahun 2022, dan 97,99 tahun 2023.
Pada tahun ini, sebanyak 155 pulau di Kepri telah dialiri listrik PLN, 31 pulau berlistrik dari bantuan pemerintah (non PLN). Program percepatan pemerataan listrik melalui Program Kepri Terang telah memangkas jumlah pulau berpenghuni yang belum dialiri listrik. Tahun 2025 ini, bersisa 38 pulau berpenghuni dari sebanyak 118 pulau berpenghuni belum dialiri listrik pada tahun 2020.
“Terdapat satu desa yang belum dialiri listrik, yakni Desa Lalang (Kabupaten Lingga) yang merupakan hasil pemekaran wilayah,” kata Gubernur Kepri H Ansar Ahmad, Rabu (16/4/2025).
Pada tahun 2025 ini, tidak ada lagi sistem isolated PLN, yakni sistem pembangkit listrik yang berdiri sendiri (tidak terhubung dengan jaringan listrik utama PLN yang beroperasi 7 jam.
Saat ini di Kepri terdapat 110 sistem isolated PLN. Sebanyak 41 sistem di antaranya beroperasi selama 24 jam, dan 69 sistem beroperasi 14 jam.
“Saat ini tinggal 3 ibu kota kecamatan yang listriknya beroperasi selama 14 jam. Jumlah itu jauh menurun dibanding tahun 2020 yang berjumlah 11 ibukota kecamatan,” kata Ansar Ahmad menambahkan.
Empat tahun Program Kepri Terang berjalan (2021-2024), sebanyak 21 pulau telah dibangun genset atau solar home sistem/SHS, dan sebanyak 59 desa/pulau telah dibangun jaringan listrik.
Melaui Program Kepri Terang pula telah dilaksanakan sebanyak 12.764 bantuan pasang baru listrik (BPBL). Baik melalui anggaran APBD, APBN, CSR, atau berupa SHS.
Tahun 2021, total rumah tangga mendapat bantuan pasang baru listrik berjumlah 4524 rumah tangga, sebanyak 1739 rumah tangga di tahun 2022, 2895 rumah tangga di tahun 2023, dan 3.606 rumah tangga di tahun 2024.
“Pembangunan sarana tenaga listrik di pulau berpenghuni (38 pulau) menjadi prioritas,” sebut Gubernur Kepri.
Prioritas lainnya adalah meningkatkan jam nyala di 69 sistem isolated PLN menjadi 24 jam.
“Utamanya adalah di tiga ibu kecamatan yang masih beropeasi selama 14 jam,” tutup Gubernur Kepri.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad optimis pemerataan listrik di Kepri akan terwujud di masa kepemimpinannya. (yen)
Editor: Sigik RS