KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad meninjau Pulau Nipah, sebagai kawasan perbatasan antarnegara RI dengan Singapura dan Malaysia, Sabtu (1/5/2021). Menhub dan Gubernur Kepri sempat membahas potensi bisnis kemaritiman di Pulau Nipah.
Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Kepri Ansar mengunjungi Pulau Nipah, untuk memastikan bahwa pulau-pulau terluar NKRI dikelola dengan baik. Pulau Nipah merupakan satu di antara pulau terluar di Indonesia di wilayah Kepri, yang relatif dekat dengan Singapura dan Malaysia.
“Kita juga menjadikan Nipah sebagai suatu pulau dengan pemikiran berbasis ekonomi. Kami dan Pak Gubernur Kepri sepakat untuk meningkatkan competitiveness (daing saing) untuk seluruh wilayah Batam, Karimun, dan Bintan. Tetapi secara khusus di Nipah ini, harus di-manage dengan baik,” kata Menhub Budi Karya Sumadi.
Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan, lokasi Ship to Ship (STS) di Pulau Nipah (Batam-Kepri), menjadi bisnis yang luar biasa, yang menjadi merger dari bisnis yang ada di Singapura dan Malaysia. Kementerian Perhubungan akan menyelaraskan tentang pentarifan, agar memiliki kemampuan daya saing dengan negara tetangga.
“Ada fungsi-fungsi lain dari STS yang tentunya memiliki nilai ekonomis. Itu sudah kita tuangkan dalam suatu peraturan Kementerian Perhubungan, yang secara rinci selalu dievaluasi. Dan sesuai dengan UU Cipta Kerja, maka kita akan secara sistematis membuat daya saing Pulau Nipah ini lebih baik,” kata Menteri Budi.
Menteri Budi juga menegaskan akan menugaskan orang-orang terbaik yang ada di Kementerian Perhubungan yang memiliki pengalaman internasional. Sehingga tahu persis apa yang harus diimprove di Pulau Nipah ini.
Gubernur Kepri H Ansar Ahmad sangat mengapresiasi kunjungan langsung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan jajarannya, di Provinsi Kepri. Di lapangan, Kemenhub melihat betapa besarnya potensi bisnis maritim di Kepulauan Riau.
“Kita bisa mengeksploitasi secara optimal hal tersebut, ketika kita menjalin kerja sama yang baik. Maka saya sangat berterima kasih Pak Menteri yang dapat secara terbuka membahas hal tersebut bersama pemerintah daerah,” ujar Ansar Ahmad saat mendampingi Menteri Budi mengunjungi lokasi Ship to Ship (STS) di Pulau Nipah, Batam.
Gubernur Kepri menyampaikan, bahwa menjaga competitiveness (daya saing) agar lebih baik, adalah hal terpenting. Baik dari sisi tarif maupun manajemen pengelolaan dan pelayanan. Maka, Pemprov Kepri akan terus bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, untuk membicarakan hambatan-hambatan yang mungkin akan ditemui oleh para pengusaha yang bergerak di bidang ini.
“Bagi saya, tentunya adalah jaminan layanan perizinan dapat diberikan dengan baik. Maka saya sedang mengadakan pola pendekatan sistem,” jelas Ansar Ahmad.
Jika sistem dan subsistem bekerja dengan baik, Ansar Ahmad yakin, bukan hanya bisnis STS saja yang akan dapat dikejar, tapi bisnis yang lain seperti kebutuhan logistik kapal-kapal yang melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I juga bisa dikelola.
“Kita punya Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang tentu akan kita optimalkan. Karena kita ingin ada percepatan pembangunan di Kepri untuk memperkuat fiskal,” ungkapnya.
Potensi Pulau Nipah
Berdasarkan rilis dari PT Asinusa Putra Sekawan, Pulau Nipah adalah pilot project pertahanan berbasis ekonomi bagi 3 kementerian yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Sebagai pilot project pertahanan berbasis ekonomi, Pulau Nipah juga sangat berpotensi untuk kegiatan usaha pengisisan BBM kapal (bunkering).
PT Asinusa Putra Sekawan merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP Asinusa) di Nipah Transit Anchorage Area (NTAA) yang terletak di Perairan Pulau Nipa. Sesuai ketentuan, aktivitas yang dapat diberikan Badan Usaha Pelabuhan melingkupi alih muat (ship to ship), pencucian kapal (tank cleaning), pencampuran bahan (blending), pengisian minyak atau air bersih (bunker), dan berlabuh jangkar sembari menunggu perintah supply logistic (laid up ship chancer).
Dalam rangka memaksimalkan potensi jasa kepelabuhanan di perairan Pulau Nipah dan pertahanan berbasis ekonomi di Pulau Nipah, dukungan serta peran aktif pemerintah dan swasta sangat diperlukan. Dengan demikian, Indonesia bisa lebih kompetitif dan memiliki daya saing di dunia internasional. (SS)