Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah SH menyambut baik Entry Meeting perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau, dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran tahun anggaran 2026, di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang Kamis (9/4/2026). Berikut ini harapan Lis Darmansyah kepada kepala OPD pada Entry Meeting BPKP tersebut.
Wako Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran merupakan bentuk dukungan nyata dalam upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Perencanaan dan penganggaran merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan yang baik harus mampu menerjemahkan visi dan misi pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang terukur, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan penganggaran yang berkualitas harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Lis Darmansyah.
Oleh karena itu, lanjutnya, sinkronisasi antara proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan menjadi hal yang sangat penting untuk terus ditingkatkan.
“Melalui evaluasi dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas perencanaan dan penganggaran yang telah disusun, sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki,” sambungnya.
Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Dan kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran yang berbasis kinerja, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat,” sebutnya.
Lis Darmansyah berharap kepada seluruh kepala OPD dan jajaran untuk bersikap kooperatif selama proses evaluasi.
“Berikan dukungan penuh kepada Tim Evaluasi dari BPKP dengan menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat. Jadikan kegiatan evaluasi ini sebagai bagian dari proses pembelajaran bersama dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat,” harap Lis Darmansyah.
Terakhir Lis Darmansyah meminta, melalui perencanaan yang baik akan melahirkan pembangunan yang tepat. Dan penganggaran yang baik akan melahirkan manfaat yang nyata dan tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Mudzakir, menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas di tengah keterbatasan sumber daya fiskal serta tingginya ekspektasi masyarakat.
Dikatakannya perencanaan dan penganggaran harus mampu menjawab berbagai tantangan, seperti janji politik, harapan masyarakat, serta isu-isu strategis pembangunan.
“Perencanaan tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi harus dapat diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang menghasilkan output, outcome, hingga manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mudzakir menjelaskan bahwa evaluasi ini akan difokuskan pada lima sektor prioritas, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, penurunan prevalensi stunting, kemiskinan, dan ketahanan pangan. Kelima sektor tersebut dinilai strategis karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam proses evaluasi, BPKP juga akan melakukan asersi intervensi terhadap sektor-sektor tersebut guna memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang benar-benar efektif dan tepat sasaran. Tahapan evaluasi meliputi pengembangan informasi awal yang telah dilaksanakan pada 24 Februari hingga 9 Maret 2026, serta penyusunan dan penyampaian laporan yang dijadwalkan pada 18 sampai dengan 19 Mei 2026. (yen)
Editor: Sigik RS