Bintan, suaraserumpun.com – Untuk pertama sekalinya, Anggota DPRD Kabupaten Bintan mengadakan reses atau penjaringan aspirasi dengan insan pers dan PWI Bintan. Mirwan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan berinisiatif mengadakan reses tahun 2025 masa sidang II di RM Alim, Kuala Sempang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Selasa (2/12/2025). Dalam reses ini, Mirwan dan insan pers Bintan berbincang persoalan job fair perekrutan tenaga kerja hingga pembangunan TPA dan usaha kerakyatan.
Mengawali kegiatan reses, Mirwan memaparkan struktur APBD Kabupaten Bintan untuk tahun anggaran 2026 mendatang. Bahwa APBD tahun anggaran 2026 Kabupaten Bintan turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Bintan pada tahun 2026 turun mencapai Rp214 miliar. Hal ini mengakibatkan alokasi pembangunan turun pula. Bahkan, perjalanan dinas hingga TPP pegawai dipotong. Termasuk dana publikasi bagi media massa.
“Bukan teman-teman saja. Kami juga terimbas akibat TKD berkurang mencapai Rp214 miliar itu. Nah, kami berharap, kita tetap bekerja sama untuk membangun Bintan,” kata Mirwan.
Pada kesempatan tersebut, Mirwan meminta masukan atau aspirasi dari insan pers yang selama ini beraktivitas secara rutin di Kabupaten Bintan. Aspirasi yang disampaikan insan pers yang menjadi diskusi tersebut antara lain persoalan job fair perekrutan tenaga yang dijalankan Pemkab Bintan dengan pihak perusahaan. Job fair yang dijalankan selama ini, tidak menampak hasil. Sebab, ratusan bahkan ribuan putra putri Bintan yang memasukan berkas pada job fair, hingga kini tidak ada pemanggilan.
“Jangankan direkrut jadi tenaga kerja, dipanggil pun tidak. Kan kasihan masyarakat atau anak-anak Bintan,” ujar insan pers kepada Mirwan.
Mirwan pun menyadari persoalan job fair yang dijalankan tersebut. Mirwan akan berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Bintan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan job fair tersebut. Sudah berapa pekerja yang direkrut selama job fair, dan berapa persentase anak Bintan yang bekerja di perusahaan tersebut.
“Persoalan perekrutan tenaga kerja lokal ini, juga menjadi perhatian kami. Bahkan kami di dewan, sudah pernah merancang membuat Perda Inisiatif Dewan tentang perekrutan tenaga kerja untuk prioritas anak daerah itu. Tapi, terbentur undang undang yang lebih tinggi,” ungkap Mirwan.
Selain job fair, Mirwan dan insan pers juga berbincang tentang pembangunan dan penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Saat ini, TPA di Kabupaten Bintan hanya ada di Bintan Timur. Untuk mengangkut sampah dari wilayah Bintan Utara dan kecamatan lainnya ke Bintan Timur, dana operasionalnya mencapai Rp8 miliar di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bintan.
“Kita memang ada rencana pembangunan TPA di wilayah Bintan Utara atau di Seri Kuala Lobam. Tapi kata Kepala DLH Bintan, untuk saat ini hanya boleh 1 TPA di satu kabupaten/kota, itu aturan terkini. Jadi, kita akan carikan solusinya nanti. Agar sampah di wilayah Bintan Utara dan SKL, bisa dikelola dan menghasilkan uang bagi masyarakat. Kita sudah bicarakan ini dengan camat,” sebut Mirwan.
“Persoalan lain di DLH ini, insentif pekerja kebersihan, itu cuma Rp60 ribu per hari. Mereka bukan PPPK. Ini juga menjadi pembahasan kita. DLH mau menaikkan gajinya, tapi harus ada pengurangan petugas. Kita tidak mau petugas kebersihan itu dikurangi,” ungkap Mirwan.
Dalam kondisi APBD yang berkurang Rp214 miliar pada tahun 2026 mendatang, Mirwan berjanji akan mengembangkan usaha kerakyatan. Dengan berdirinya UMKM atau bentuk unit usaha lainnya, akan memberikan sumber kehidupan bagi masyarakat. Peluang kerja terbuka, dan ekonomi daerah berjalan baik.
“Terima kasih atas masukan dan aspirasi yang disampaikan kawan-kawan insan pers, dalam pertemuan kita ini. Jika ada aspirasi atau masukan lainnya, bisa kita berbincang di kesempatan lain,” tutup Mirwan dari Fraksi NasDem tersebut. (yen)
Editor: Sigik RS