Bintan, suaraserumpun.com – Di penghujung triwulan ketiga, serapan anggaran realisasi APBD tahun 2025 Kabupaten Bintan baru mencapai 38,33 persen. Bahkan untuk kegiatan pembangunan fisik, baru terealisasi 40,84 persen. Wakil Bupati (Wabup) Bintan Deby Maryanti menginstruksikan kepada semua kepala OPD di lingkungan Pemkab Bintan agar kerja keras dan segera melaksanakan program yang sudah direncanakan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Bintan Deby Maryanti AMd saat memimpin rapat koordinasi monitoring dan evaluasi realisasi penyerapan anggaran/fisik di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan, Senin (8/9/2025) pagi. Wabup Bintan menginstruksikan kepala OPD untuk kerja ekstra, agar serapan anggaran bisa sesuai target yang telah ditentukan. Kemudian, seluruh kendala yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran juga diminta segera di identifikasi dan dicarikan solusinya.
“Program kerja yang sudah direncanakan agar segera dilaksanakan, mana-mana program untuk masyarakat harus dikejar dan disalurkan tepat waktu,” ujar Deby Maryanti
Menurutnya, semua pekerjaan yang bersentuhan dengan masyarakat luas harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran serta mendapat prioritas. Misalnya, sarana jalan dan jembatan dimana menurutnya hasil program tersebut sudah sangat dinantikan oleh masyarakat luas.
”Sebelum akhir tahun, semua program kerja sesuai visi misi harus sudah rampung,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut dipaparkan, realisasi penyerapan anggaran keuangan (APBD) Pemkab Bintan hingga Triwulan ketiga atau hingga Agustus Tahun 2025, baru mencapai 38,33 persen. Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan fisik baru mencapai 40,84 persen.
”Realisasi laporan fisik dan keuangan ini ada beberapa OPD Bintan yang capaiannya juga masih rendah. Jadi tadi sesuai arahan Pak Bupati, kami minta agar OPD Bintan untuk dapat bekerja lebih keras, sesuai dengan target yang telah ditentukan,” tegas Wabup Bintan.
Meskipun kemampuan anggaran yang terbatas pada APBD Tahun Anggaran 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan pembangunan. Di antaranya dengan mengusahakan alokasi tambahan baik dari alokasi bantuan keuangan dari provinsi, dana alokasi khusus (DAK) maupun dari pemerintah pusat. (yen)
Editor: Sigik RS