Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berbagi 45 ribu bibit cabai gratis, untuk mewujudkan program ketahanan pangan berbasis masyarakat. Program ini dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kepri H Ansar Ahmad bersama Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari Ansar di Balai Benih Induk Provinsi Kepri, Kamis (17/7/2025).
Sebanyak 45.000 bibit cabai dibagikan dalam program ini, yang terbagi untuk tiga wilayah: Kabupaten Bintan sebanyak 20.000 bibit, Kota Tanjungpinang 20.000 bibit, dan Kota Batam 5.000 bibit. Distribusi dilakukan secara serentak di tiga titik, yakni UPTD Balai Benih Induk untuk Bintan, Jalan Jatayu untuk Tanjungpinang dan di Batam.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepri Rika Azmi dalam laporannya menyampaikan bahwa program ini ditujukan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah dengan menanam cabai sendiri. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah, mengingat cabai merupakan salah satu komoditas yang berperan besar dalam fluktuasi harga kebutuhan pokok.
“Setiap warga akan menerima 20 bibit cabai, cukup dengan membawa fotokopi KTP, KK, dan wadah untuk membawa bibitnya,” jelas Rika.
Rika menambahkan bahwa kebutuhan cabai di Kepri saat ini mencapai sekitar 1.100 ton per bulan, sementara produksi lokal hanya mencapai 850 ton.
“Artinya, terdapat kekurangan sekitar 350 ton per bulan yang selama ini ditutup melalui pasokan dari luar daerah seperti Medan, Palu, NTB, hingga Jawa Barat,” terangnya.
Ketahanan Pangan dan Stabilitas Inflasi
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari upaya strategis pemerintah untuk menguatkan ketahanan pangan dan menurunkan angka inflasi melalui pemberdayaan masyarakat.
“Kalau kita bicara skala nasional, ini adalah bagian dari program ketahanan pangan prioritas Presiden dan Wakil Presiden,” kata Ansar.
Program ini, lanjut Ansar, juga bagian dari upaya menjaga stabilitas inflasi di daerah mengingat cabai adalah kebutuhan harian.
“Jika pasokannya kurang, harga naik, inflasi ikut melonjak,” tambah Gubernur Kepri.
Gubernur Kepri menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap pasokan cabai dari luar daerah tidak boleh terus berlangsung. Karena itu, Pemprov Kepri mendorong peningkatan produksi lokal, termasuk melalui gerakan menanam di pekarangan rumah oleh masyarakat umum, bukan hanya oleh petani.
“Kalau kita bisa produksi sendiri, kenapa harus terus bergantung? Kita ingin menyusun neraca kebutuhan dan produksi yang seimbang, agar harga stabil dan petani tetap untung,” jelasnya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menginginkan tindak lanjut dari program ini. Gerakan menanam harus diiringi dengan edukasi dan pemantauan agar bibit benar-benar tumbuh dan berproduksi.
“Manfaatkan dengan baik bibit yang dibagikan. Kita akan evaluasi, kita akan lihat perkembangannya. Jangan sampai berhenti hanya di pembagian,” ujarnya.
Perlindungan Sosial Petani
Selain itu, Ansar Ahmad menjelaskan tentang perlindungan sosial bagi petani. Saat ini, sebanyak 9.430 petani di Kepri telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui pendanaan APBD provinsi.
“Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan kita. Maka mereka juga harus kita lindungi. Dengan BPJS Ketenagakerjaan, mereka mendapat jaminan jika mengalami risiko kecelakaan kerja,” ujar Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Gubernur Kepri berharap langkah ini bisa menjadi semangat bersama bahwa sektor pertanian, selain penting secara ekonomi, juga harus dijamin secara sosial. (yen)
Editor: Sigik RS