Batam, suaraserumpun.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk warga Tanjung Benon Rempang, Kota Batam di Kantor BP Batam, Provinsi Kepri, Selasa (18/3/2025). Penyerahan SHM ini disejalankan dengan Rapat Koordinasi Transmigrasi Lokal. Pada kesempatan ini, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengungkapkan tujuh lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Kepri.
Rapat konsolidasi dihadiri juga Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanegara, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wagub Nyanyang Haris Pratamura, FKPD Provinsi Kepri, Walikota dan juga Kepala BP Batam Amasakar Ahmad dan peserta rapat lainnya.
Kegiatan diawali dengan penyerahan SHM oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI AHY didampingi Mentrans, Wamen ATR/BPN, Gubernur Kepri dan Kepala BP Batam kepada perwakilan dari 68 warga Rempang yang telah menempati rumah baru di Tanjung Banon. Sekaligus wujud apresiasi pemerintah atas dukungan warga untuk keberlanjutan Pengembangan Rempang Eco City.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI AHY dalam samabutannya menjelaskan, penyerahan SHM kepada warga Rempang, adalah bentuk keseriusan pemerintah, guna memberikan kepastian hukum yang jelas, atas hunian tanah dan rumah yang telah diberikan dan disediakan kepada mereka.
“Ini tentu juga wujud dan bentuk dukungan nyata dari warga Rempang atas keberlanjutan pembangunan kawasan Rempang Eco City, “jelas AHY seraya menambahkan kalau pemerintah pasti akan selalu memprioritaskan kepentingan warga setempat terlebih dahulu.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI AHY mengatakan, secara keseluruhan, saat ini diinformasikan telah terbit kurang lebih 161 SHM untuk warga Rempang yang telah dikeluaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam.
“Dan tentunya, jumlah tersebut akan terus bertambah, seiring siapnya seluruh proses untuk penerbitan persil SHM tersebut” jelasnya.
Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara dalam pemaparannya menjelaskan terkait ditetapkannya Kota Batam melalui Rencana Kawasan Transmigrasi Batam Rempang Galang (Barelang), saat ini akan ditetapkan Kota Batam, menjadi Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KEET).
Dalam KEET Barelang nantinya, kawasan tersebut, akan disulap menjadi kawasan transmigrasi modern dan terintegrasi, yang nantinya, dari lokasi transmigrasi tersebut, akan tumbuh menjadi satu pusat kawasan ekonomi baru yang berkeadilan dan berkelanjutan dari dibukanya wilayah transmigrasi tersebut.
“Apalagi Kementerian Transmigrasi, telah dan akan menerapkan 5 program unggulan kita. Pertama transmigrasi tuntas, kedua transmigrasi lokal, ketiga trasnmigrasi patriot, keempat transmigrasi karya nasional, dan yang kelima transmigrasi gotong royong, “jelas Mentrans Muhammad Iftitah.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan hal ihwal Provinsi Kepri dengan berbagai keunggulan geografis yang dimiliki. Dengan keunggulan ini pula, yang menjadikan Kepri mendapatkan banyak privalege atau keuntungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
“Mulai dari status Free Trade Zone atas wilayah Batam Bintan Karimun (BBK), Kawasan Ekonomi Khusus. Termasuk tujuh PSN yang ada di Provinsi Kepri yang beberapa waktu telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Adapun tujuh PSN di Kepri tersebut antara lain pengembangan KEK Galang Batang, PSN Kawasan Pulau Ladi, Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park, PSN Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto dan Kampung Masiran (Bintan), Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan, Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa dan Rumput Laut. Serta Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit dan Tembaga.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, terutama terkait pembukaan kawasan ekonomi baru yakni Rempang Eco City yang saat ini terus dalam proses pengembangan dan pembangunan.
Kota Batam dengan posisi strategisnya, juga telah ditetapkan pula sebagai kawasan dan perdagangan bebas atau FTZ, karena memang berada dijalur pelayaran terpadat dunia, yakni Selat Malaka, yang memang dilalui seperempat lalu lintas perdagangan dunia.
“Karenanya, perlu satu strategi yang tepat, agar Kota Batam bisa tumbuh menjadi pusat industri perdagangan pariwisata dan alih kapal, sesuai tujuan dikembangkannya kota ini, dan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Amsakar Achmad. (yen)
Editor: Sigik RS