banner 728x90
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan tentang dampak positif penerapan short term visa on arrival (VoA) terhadap kunjungan turis keKepulauan Riau. F- diskominfo kepri

Ini Alasan Ansar Ahmad Ngotot Memperjuangkan Short Term Visa on Arrival Diterapkan di Kepri

Komentar
X
Bagikan

Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Gubernur Kepri Ansar Ahmad ngotot memperjuangkan agar pemerintah pusat menerapkan kebijakan short term visa on arrival (VoA) atau visa kunjungan kedatangan bagi turis di Kepulauan Riau. Ini alasan Ansar Ahmad ngotot memperjuangkan short term Visa on Arrival diterapkan pada tahun ini.

“Karakter wisatawan mancanegara (turis) yang berkunjung ke Kepulauan Riau dapat dikatakan berbeda dengan daerah lain. Dengan short term visa on arrival untuk Kepri, akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan,” tegas Ansar Ahmad, Rabu (10/7/2024).

Wisman yang berkunjung ke Kepri umumnya merupakan wisatawan dengan waktu kunjungan yang singkat, antara satu hingga tiga hari. Selama ini, wisman atau turis yang berkunjung ke Kepulauan Riau didominasi oleh wisman dari Singapura dan Malaysia yang memanfaatkan akhir pekan untuk berlibur.

“Makanya dibutuhkan spesial regulasi keimigrasian karena kondisi ini menjadi penghambat bagi wisman dua negara ini untuk datang,” kata Ansar Ahmad.

Baca Juga :  Rizki Faisal Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD Kepri, Begini Tanggapan Hj Dewi Kumalasari

Penerapan visa normal ditegaskan Ansar Ahmad, dirasakan berat bagi wisatawan yang melakukan kunjungan jangka pendek.

“Bisa dibayangkan, untuk melakukan perjalanan hanya satu dua hari, atau katakanlah tiga hari, mereka harus membayar 50 dollar, atau rata-rata Rp100 ribu untuk 30 hari. Ini menjadi penyebab mereka jadi enggan berwisata ke Kepri,” papar Ansar Ahmad.

Oleh sebab itulah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menggagas dan ngotot penerapan VoA jangka pendek bagi wisman, yakni pemberlakuan visa selama tujuh hari. Ansar Ahmad mempopulerkannya dengan istilah short term visa.

“Kita berharap kebijakan tersebut bisa diterapkan tahun ini,” tutup Ansar Ahmad.

Kepala Dinas Pariwisata Kepri Guntur Sakti menjelaskan, angka kunjungan wisman pada triwulan pertama ke Kepri masih cukup jauh dibanding terget kunjugan sebesar 3 juta wisatawan ditetapkan Kemenparekraf.

Di triwulan pertama ini, kunjungan wisatawan ke Kerpi baru menyentuh di angka 400 ribu kunjungan, selisih 300 ribu dari angka ideal sebanyak 700 ribu kunjungan.

Baca Juga :  JPU Menghadirkan Empat Saksi di Sidang Lanjutan Bupati Bintan Nonaktif

Penerapan short term visa yang diperjuangkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad itu diharapkan Guntur, menjadi magnet bagi wisman berkunjung ke Kepri, sehingga target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Guntur Sakti menyatakan, target sebesar 3 juta kunjugan wisatawan ke Kepri di tahun 2024 ini memang terkesan ambisius.

Tapi besaran target itu dia sebut menjadi relevan ketika dianggap sebagai effort oleh Kemenparekraf RI agar Kepri dapat mendatangkan wisman dalam jumlah besar.

“Setelah menetapkan target kunjugan wisatawan ke Kepri, Pak Menteri (Sandiaga Uno) turut memperjuangkan insentif regulasi berupa penerapan VoA,” kata Guntur.

Menparekraf Sandiaga disebut Guntur meneruskan surat ke Kemenkumham agar short term visa yang diperjuangkan Gubernur Ansar dapat segera diterapkan.

Baca Juga :  Terima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, DPRD Bintan Menyoroti Kinerja OPD

Sebagaimana diketahui, akhir pekan lalu Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan jika kebijakan Visa on Arrival (VoA) di Kepri sudah dalam tahap finalisasi.

Menparekraf Sandiaga telah menandatangani formulasi akhir yang akan disahkan melalui Peraturan Presiden terkait dengan kebebasan untuk regulasi bagi ekspatriat yang tinggal di Singapura dan kunjungan wisatawan.

Adapun skema VoA ini nantinya akan diberlakukan dengan dua jenis durasi, yaitu 30 hari dan tujuh hari. Untuk durasi 30 hari, wisatawan akan dikenakan tarif Rp500 ribu dan short term visa yang berlaku selama tujuh hari dikenakan tarif Rp100 ribu.

“Jadi nanti hasil akhirnya yang kita harapkan, untuk short term visa yang diajukan daerah sekitar 10 dolar AS itu juga sebagai rancangan untuk itu. Seandainya yang visa ini tidak dipertimbangkan. Maka rancangan kedua yang menjadi opsi,” terangnya Sandiaga. (yen)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *