banner 728x90
Bupati Bintan Roby Kurniawan disaksikan pimpinan DPRD, Wabup Ahdi Muqsith dan Sekda Ronny Kartika, menandatangani naskah persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggara 2023 menjadi Perda, melalui rapat paripurna dewan, Kamis (27/6/2024). F- diskominfo bintan

Foto Bupati Bintan dan Pimpinan DPRD Menandatangani Persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

Komentar
X
Bagikan

Bintan, suaraserumpun.com – Bupati Bintan Roby Kurniawan dan pimpinan DPRD Kabupaten Bintan telah menyetujui dan mengesahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, Kamis (27/6/2024). Berikut foto Bupati Bintan dan pimpinan DPRD menandatangani persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan menggelar rapat paripurna diawali dengan agenda penyampaian Laporan Banggar DPRD. Dilanjutkan penandatanganan naskah persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, di ruang rapat utama Kantor DPRD Bintan.

Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo disaksikan Bupati Bintan Roby Kurniawan menandatangani naskah persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggara 2023 menjadi Perda, melalui rapat paripurna dewan, Kamis (27/6/2024). F- diskominfo bintan

Rapat tersebut dihadiri langsung Bupati Bintan Roby Kurniawan dan Wakil Bupati Bintan Ahdi Muqsith, Sekda Bintan Ronny Kurniawan, Sekwan Riang Anggraini, dan sejumlah kepala OPD. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo didampingi Wakil Ketua DPRD Bintan Fiven Sumanti dan Agus Hartanto, serta diikuti anggota DPRD Kabupaten Bintan.

Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo menyampaikan, DPRD Bintan telah evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dari kepala daerah. Evaluasi tersebut wajib dilaksanakan oleh DPRD sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban atas pemanfaatan anggaran APBD.

Wakil Ketua DPRD Bintan Fiven Sumanti menandatangani naskah persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggara 2023 menjadi Perda, melalui rapat paripurna dewan, Kamis (27/6/2024). F- diskominfo bintan

Untuk itu, kepala daerah wajib menyampaikan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat setelah 6 bulan tahun anggaran berakhir. Kemudian akan ditetapkan menjadi Perda agar fungsi pengawasan tetap dijalankan dengan baik demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Baca Juga :  Tim Wasops Mantap Brata Seligi 2023 – 2024 Itwasum Mabes Polri Melakukan Pengawasan di Polres Bintan

Pengawasan dalam mengelola APBD sangat penting agar implementasi penerapan serta pemanfaatan anggaran APBD Kabupaten Bintan sesuai dengan yang direncanaan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Wakil Ketua Ketua DPRD Bintan Agus Hartanto disaksikan Bupati Bintan Roby Kurniawan menandatangani naskah persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggara 2023 menjadi Perda, melalui rapat paripurna dewan, Kamis (27/6/2024). F- diskominfo bintan

Mewakili Badan Anggaran (Banggar), Bani Suparti memaparkan hasil dari evaluasi DPRD Bintan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Banggar juga memberikan catatan dan beberapa rekomendasi terhadap Ranperda tersebut. DPRD Kabupaten Bintan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 menjadi Perda.

Pada saat penyampaian pendapat akhir, Bupati Bintan Roby Kurniawan dalam rapat tersebut menjelaskan, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 320 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 194 Ayat 1 dan Peratudan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 192 Ayat 1 yaitu Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD.

Bupati Bintan Roby Kurniawan dan Wakil Bupati Bintan Ahdi Muqsith menyaksikan Bani Suparti menyerahkan laporan Banggar kepada Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo. F- diskominfo bintan

Berdasarkan Peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan telah menyampaikan Ranperda dan juga telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bintan secara komprehensif. Hal tersebut merupakan upaya nyata untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transfaran, profesional, bertanggung jawab serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga :  Wakapolda Kepri: Hindari Tindak Pidana yang Menurunkan Citra Polri

“Pembahasan dan penelitian yang dilakukan bersama pihak terkait terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan anggaran belanja daerah tahun 2023 dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Dari hasil penelitian tersebut juga mengemukakan beberapa saran dan koreksi yang menjadi catatan bagi Pemkab Bintan sebagai bahan penyempurnaan untuk perbaikan ke depan,” jelas Roby Kurniawan.

Bupati Bintan Roby Kurniawan menerima dokumen pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dari Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo. F- diskominfo bintan

Bupati Bintan menyatakan, persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 Kabupaten Bintan merupakan wujud kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif, dalam rangka semangat dan tekat bersama menuju Bintan yang lebih maju dan sejahtera.

Berdasarkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 tersebut, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp1,125 triliun, atau sebesar 101,20 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1,112 triliun. Terdiri dari PAD terealisasi sebesar Rp279,76 miliar, atau sebesar 103,52 persen dan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp842,66 miliar atau sebesar 100,49 persen. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3,51 miliar atau sebesar 92,19 persen.

Agus Wibowo Ketua DPRD Bintan didampingi Fiven Sumanti Wakil Ketua DPRD memimpin rapat paripurna yang dihadiri Bupati Bintan Roby Kurniawan dan Wabup Ahdi Muqsith. F- diskominfo bintan

Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp1,13 triliun atau 88,57 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1,276 triliun. Penggunaan belanja daerah adalah untuk belanja operasi sebesar Rp923,3 miliar atau 89,23 persen. Belanja modal sebesar Rp98,39 miliar atau 87,04 persen. Belanja tak terduga terealisasi sebesar Rp1,23 miliar atau 9,15 persen. Serta belanja transfer terealisasi sebesar Rp107,3 miliar atau 93,44 persen.

Baca Juga :  Agus Wibowo Sebut Kawasan Hijau di Pulau Bintan Penghambat Investasi

Pembiayaan APBD tahun anggaran 2023 menunjukkan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp163,45 miliar atau 100 persen dan tidak terdapat pengeluaran pembiayaan. Sehingga tercatat pembiayaan netto sebesar Rp163,45 miliar. Sedangkan realisasi APBD pada tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp4,29 miliar.

Anggota DPRD Bintan dan sejumlah kepala OPD mengikuti rapat paripurna persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 menjadi Perda. F- diskominfo bintan

Dengan demikian, Silpa APBD tahun 2023 tercatat Rp159,16 miliar. Silpa itu hasil audit BPK. Selisih dari proyeksi Silpa pada APBD murni 2024 dengan Silpa tahun anggaran 2023 itu, diperkirakan terdapat ketersediaan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk dimasukan dalam perubahan APBD 2024 atau APBD-P 2024 nanti. Namun, sebagian daa Silpa itu akan dibayarkan untuk kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti kegiatan bidang pendidikan dan honorer.

“Paling sekitar Rp50 miliar dari Silpa itu yang dimasukan ke dalam Perubahan APBD 2024 nanti,” sebut Roby Kurniawan.

Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Bintan Ahdi Muqsith dan Sekwan Riang Anggraini menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pada rapat paripurna. F- diskominfo bintan

Pada Perubahan APBD 2024 nanti, Roby Kurniawan akan memprioritaskan beberapa kegiatan dari hasil temu wicara dengan masyarakat Bintan. Seperti bantuan untuk pengembangan sektor pertanian, insentif RT dan RW, bantuan nelayan dan pembangunan sarana prasarana.

“Dari hasil temu wicara di desa-desa, sebagian akan kita realisasikan di Perubahan APBD 2024 nanti. Seperti bantuan alat tangkap perikanan bagi nelayan,” demikian dipaparkan Roby Kurniawan. (adv)

Editor: Sigik RS
Foto: Diskominfo Bintan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *