banner 728x90
Agus Wibowo Ketua DPRD Bintan memberikan keterangan tentang lahan bangunan ruang tunggu pokcai aset Pemkab Bintan dijual ke pihak ketiga. F- yen/suaraserumpun.com

Aset Pemkab Bintan Berupa Ruang Tunggu Pokcai di Desa Pengujan Bermasalah

Komentar
X
Bagikan

Bintan, suaraserumpun.com – Aset Pemkab Bintan berupa bangunan ruang tunggu pokcai di Desa Pengujan, Kecamatan Teluk Bintan bermasalah. Kini, lahan bangunan ruang tunggu pokcai (sarana penyeberangan sungai) dari anggaran pemerintah itu, dijual kepada tauke ikan.

Sekitar tahun 2005 silam, untuk menghubungkan ke Selat Bintan Desa Pengujan, masyarakat masih menggunakan pokcai untuk aktivitas penyeberangan sungai, sehari-hari. Saat itu, RT dan RW serta kepala desa mengusulkan kepada Pemkab Bintan agar dibangun ruang tunggu pokcai. Sehingga, warga bisa berada dalam tempat yang layak sebelum menyeberang dengan sarana pokcai.

Saat itu, Pemkab Bintan mencari lahan warga yang dihibahkan untuk pembangunan ruang tunggu tersebut. Alhasil, warga sepakat menggunakan lahan milik Yusuf sebagai area pembangunan ruang tunggu pokcai. Tapi, bukan dalam bentuk hibah. Ruang tunggu pokcai tetap dibangun, lahan tetap hak milik Yusuf. Dengan kesepakatan, sampai pokcai beroperasi untuk aktivitas masyarakat Desa Pengujan.

Baca Juga :  Uji Coba Perdana, Tim Porwanas PWI Kepri Ditahan Imbang

Tahun 2019, di Selat Bintan Desa Pengujan sudah dibangun jembatan yang bisa dilalui kendaraan umum. Bahkan, kendaraan roda empat (mobil) pun sudah bisa melitasi sungai Selat Bintan tersebut. Dinas Perhubungan Pemkab Bintan menerbitkan surat tentang hak pengelolaan lahan kepada Yusuf. Namun, dengan catatan ruang tunggu pokcai yang merupakan aset bangunan Pemkab Bintan tidak boleh diubah maupun dihancurkan.

Belum lama ini, Yusuf justru menjual lahan area pembangunan ruang tunggu pokcai itu kepada Ahok si tauke ikan di Desa Pengujan. Tapi, si pembeli lahan Yusuf itu atas nama istri dari Ahok. Kini, area ruang tunggu pokcai itu digunakan untuk usaha pembesaran benih ikan.

Hal tersebut menjadi permasalahan baru, dan dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Bintan. Akhir pekan kemarin, Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo meninjau aset bangunan ruang tunggu pokcai di Desa Pengujan tersebut.

Baca Juga :  Presiden dan Ketum PSSI Bakal Menyaksikan Laga Final, Berikut Rekor Indonesia Vs Thailand di Piala AFF

“Kami cuma menjalankan fungsi pengawasan penggunaan anggaran, APBD. Ruang tunggu pokcai itu dibangun dari APBD. Sementara, lahannya bukan milik Pemkab atau hibah dari warga. Justru, lahannya sudah dijual kepada pihak ketiga. Ini kan masalah dalam penggunaan anggaran daerah,” kata Agus Wibowo saat memberikan keterangan pers, usai rapat paripurna, Kamis (27/6/2024).

Agus Wibowo mengatakan, pihak DPRD Bintan sudah meninjau ke lokasi aset Pemkab Bintan di Desa Pengujan itu.

“Kami juga sudah cek ke Dishub Bintan, tapi surat hibah atau surat lainnya belum ada kami lihat secara fisik. Ini kan harus ada kejelasannya,” ucap Agus Wibowo.

Kini, keberadaan ruang tunggu pokcai aset Pemkab Bintan itu tidak dihancurkan atau diubah bentuknya oleh pihak pengusaha. Namun, persoalan aset Pemkab Bintan di lahan milik warga itu, menjadi satu keresahan bagi pengusaha maupun pemilik lahan awal.

Baca Juga :  Cen Sui Lan Menyerahkan Sertifikasi kepada 113 Penambang Pompong Penyengat

Jefrizon mewakili Kadishub Bintan menerangkan, bahwa pembangunan ruang tunggu pokcai di Desa Pengujan itu sudah dilakukan Pemkab Bintan sejak tahun 2005 atau 2006 silam. Saat itu, ada surat usulan dari masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam pemakaian lahan warga. Kemudian, tahun 2019 setelah dibangun jalan, Dishub Bintan mengeluarkan surat tentang dibolehkan pengelolaan lahan, tanpa harus merusak atau mengubah bentuk bangunan ruang tunggu pokcai tersebut.

Agus Wibowo meninjau lahan ruang tunggu pokcai di Desa Pengujan yang dikuasai tauke ikan. F- ist

“Sampai sekarang, ruang tunggu pokcai itu tidak diganggu oleh pemilik lahan awal Pak Usuf (Yusuf) maupun yang pihak ketiga (pembeli) lahan itu. Dalam hal ini, Dishub Bintan akan berkoordinasi dengan DPKAD, untuk mencarikan solusi masalah ini,” ujarnya.

“Apakah aset Pemkab Bintan berupa ruang tunggu pokcai itu nantinya diputihkan, atau dilelang, kita tunggu kebijakan pemerintah daerah,” sambung Jefrizon saat ditanya wartawan di ruang kerjanya, Kamis (27/6/2024) siang kemarin. (yen)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *