banner 728x90
Bupati Bintan Roby Kurniawan menyerahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bintan melalui rapat paripurna, Senin (10/6/2024). F- yen/suaraserumpun.com

Hasil Audit BPK, Silpa Tahun 2023 Kabupaten Bintan Mencapai Rp159 Miliar

Komentar
X
Bagikan

Bintan, suaraserumpun.com – Bupati Bintan Roby Kurniawan menyerahkan Ranperda Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bintan, Senin (10/6/2024). Dari hasil audit BPK, sisa lebih penggunaan anggaraan (Silpa) tahun anggaran 2023 lalu mencapai Rp159,16 miliar.

DPRD Kabupaten Bintan menggelar rapat paripurna penyampaian Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 di ruang sidang paripurna Kantor DPRD Bintan, Senin (10/6/2024). Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I Fiven Sumanti didampingi Wakil Ketua II Agus Hartanto.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Bintan Ahdi Muqsith, Sekda Ronny Kartika, angota DPRD Bintan, Sekwan Riang Anggraini, dan kepala OPD.

Wakil Ketua I DPRD Bintan Fiven Sumanti menyampaikan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 sebelum diserahkan ke DPRD, harus dilakukan audit terlebih dahulu oleh tim BPK. Dari hasil audit BPK, APBD tahun 2023 Bintan diberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan WTP yang ke-13 bagi Kabupaten Bintan, sejak tahun anggaran 2010 yang disampaikan pada tahun 2011.

Baca Juga :  Golput Budaya Politik Parokial

“Ini satu prestasi yang membanggakan. Keberhasilan ini semoga meningkatkan kepercayaan masyarakat Bintan, bahwa APBD dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel,” kata Fiven Sumanti.

Pada kesempatan lain, Bupati Bintan Roby Kurniawan menerangkan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak lain adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah manajemen pemerintahan, yang dimulai dari proses perencanaan, pembangunan, pelanggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bintan dalam membangun transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk itu, pertanggungjawaban yang disajikan akan menggambarkan bagaimana tata kelola keuangan APBD kabupaten Bintan tahun anggaran 2023 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Hal ini perlu disampaikan agar dalam memahami pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2023 ini dalam konteks dan proporsi yang benar. Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 harus dipandang dari sisi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, efektivitas dan efisiensi anggaran serta capaian kinerja keuangan

Baca Juga :  Gadis 'Bau Kencur' Dibawa ke Hotel, Dua Pemuda Dilaporkan ke Polisi

Dalam LPP APBD Bintan tahun 2023 di antaranya Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp1,125 triliun, atau sebesar 101,20 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1,112 triliun. Terdiri dari PAD terealisasi sebesar Rp279,76 miliar, atau sebesar 103,52 persen dan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp842,66 miliar atau sebesar 100,49 persen. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3,51 miliar atau sebesar 92,19 persen.

Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp1,13 triliun atau 88,57 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1,276 triliun. Penggunaan belanja daerah adalah untuk belanja operasi sebesar Rp923,3 miliar atau 89,23 persen. Belanja modal sebesar Rp98,39 miliar atau 87,04 persen. Belanja tak terduga terealisasi sebesar Rp1,23 miliar atau 9,15 persen. Serta belanja transfer terealisasi sebesar Rp107,3 miliar atau 93,44 persen.

Baca Juga :  Wisuda di STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang, Dina Aprilia Meraih Predikat Cumlaude

Pembiayaan APBD tahun anggaran 2023 menunjukkan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp163,45 miliar atau 100 persen dan tidak terdapat pengeluaran pembiayaan. Sehingga tercatat pembiayaan netto sebesar Rp163,45 miliar. Sedangkan realisasi APBD pada tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp4,29 miliar.

“Dengan demikian, Silpa APBD tahun 2023 tercatat Rp159,16 miliar. Silpa itu hasil audit BPK. Selisih dari proyeksi Silpa pada APBD murni 2024 dengan Silpa tahun anggaran 2023 itu, akan menjadi dana untuk dimasukan dalam perubahan APBD 2024 atau APBD-P nanti,” kata Roby Kurniawan.

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Bintan Roby Kurniawan sangat mengapresiasi atas pandangan, saran dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi.

“Saran dan masukan tersebut akan kami kaji lebih lanjut. Serta dapat lebih memaksimalkan dalam penyusunan perencanaan anggaran agar konsep efisiensi dan efektivitas anggaran keuangan daerah dapat tersusun dengan baik,” kata Roby Kurniawan menambahkan. (yen)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *