Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi di Aston Hotel Tanjungpinang, Kamis (29/2/2024). Rakor ini guna meningkatkan koordinasi dan sinergi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, khususnya terkait sarana dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Tidak Berpenduduk di Provinsi Kepulauan Riau.
Sebelum dilaksanakan Rakor, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI, Siti Metrianda Akuan meninjau Pilar Titik Reverensi (PTR) di Tanjung Sading Bintan, Selasa (27/2/2024). PTR ini menjadi koordinat titik dasar kawasan terluar bagi kedaulatan NKRI. Peninjauan tersebut didampingi Sekda Bintan Ronny Kartika dan Sri selaku Kabag Perbatasan Setdakab Bintan.
Kemudian, rombongan Asdep BNPP RI meninjau perumahan nelayan Suku Laut di Kampung Panglong, Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Dalam kunjungan didapat informasi nelayan yang pernah tertangkap oleh Aparat Maritim Malaysia karena kapal yang ditumpangi mereka mati mesin dan hanyut hingga masuk ke negara Jiran tersebut.
Inilah yang menjadi atensi bersama baik Pemerintah Pusat dan Provinsi Kepri untuk terus melaksankaan sosialisasi terkait batas wilayah negara. Termasuk pembahasan dalam rapat koordinasi di Aston Hotel Tanjungpinang, Kamis (29/2/2024).
Rakor dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Robert Simbolon, yang hadir bersama Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Siti Metrianda Akuan, Asdep Pengelolaan Batas Wilayah Darat Ismawan Haryono, dan bertindak selaku moderator panel diskusi Perencana Ahli Madya Wilianto Siagian.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepulauan Riau, Doli Boniara, menjadi narasumber dengan materi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan PPKT di Provinsi Kepri. Kemudian narasumber lainnya yang memberikan paparan di antaranya Sekdakab Bintan Ronny Kartika, perwakilan Asops Panglima TNI, Pushidros TNI AL, Koarmada I, Distrik Navigasi Klas I Tanjungpinang, Bakamla, dan Badan Informasi Geospasial.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Robert Simbolon dalam arahannya mengatakan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara yg semuanya berbatasan laut. Hanya tiga diantaranya yang juga berbatasan dengan darat. Menurutnya Kepulauan Riau sebagai kawasan perbatasan paling kompleks, perlu sistem pengamanan perbatasan negara berbasis konsepsi keamanan maritim.
“Untuk itu perlu dikembangkan strategi kebijakan pertahanan keamanan wilayah perbatasan Kepulauan Riau yang bersifat integratif dengan menggunakan konsepsi maritime security sebagai landasan pengembangan,” katanya.
Ia menyampaikan tantangan ke depan dalam pengelolaan perbatasan di antaranya Indonesia yang sangat vulnarable, rawan secara geografis. Banyak jalur tidak resmi dalam exit dan entry poin. Untuk itu harus ada capacity building, kelembagaan yang bisa membangun kerja sama dan kolaborasi, pertukaran data dan informasi dan komunitas perbatasan, pemberdayaan, dan pelibatan masyarakat perbatasan.
Selanjutnya, lanjut Robert, pemerintah ke depan sangat serius dalam memperhatikan geografis wilayah. Saat ini dalam pengelolaan perbatasan membutuhkan kerja keras untuk memastikan bahwa pulau-pulau perbatasan itu tetap terjaga lingkungan hidupnya. Di samping disebut sebagai konservasi juga rehabilitasi.
“Mungkin tahun depan Kepri akan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan proyek nasional dalam rangka rehabilitasi mangrove. Di saat yg sama, di Sumatera khususnya yang masuk segmen selat malaka, salah satu selat tersibuk di dunia. Memicu semakin meningkatnya aktivitas air laut dlm bentuk gelombang,” tutup Robert.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepulauan Riau, Doli Boniara menyampaikan tugas di daerah salah satunya adalah menjaga kedaulatan dengan menjaga pulau jangan sampai berubah bendera.
“Perlunya kami di daerah perbatasan diberi perhatian, arahan, dan bimbingan. Sehingga masyarakat perbatasan tidak menjadi masalah tapi menjadi solusinya,” kata Doli Boniara.
Doli mantan Pj Bupati Bintan ini juga menyampaikan, kebijakan khusus berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 yang mendorong percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sekitar PLBN, dengan tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara.
“Lalu penyerapan tenaga kerja di kawasan perbatasan negara, terutama masyarakat lokal dan masyarakat yang terdampak Covid-19, serta pemerataan pembangunan dan ekonomi di kawasan perbatasan negara,” jelas Doli Boniara. (yen)
Editor: Sigik RS