Bintan, suaraserumpun.com – Anggota DPRD Kabupaten Bintan telah menyelesaikan kegiatan reses tahun anggaran 2024 masa sidang I, Jumat (2/2/2024) sampai dengan Rabu (7/2/2024). Saat reses dewan Bintan di awal tahun 2024 ini, banyak warga menginginkan BPJS gratis dari Pemkab Bintan.
Pimpinan dan anggota dewan turun ke daerah pemilihan masing-masing, untuk menjaring aspirasi serta menyosialisasikan program pembangunan daerah, pada reses tahun 2024 masa sidang I DPRD Kabupaten Bintan. Seluruh anggota DPRD Bintan termasuk pimpinan, bertatap muka dengan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Bintan Fiven Sumanti menerangkan, kegiatan reses merupakan amanah undang-undang bagi setiap anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kegiatan reses yang dilakukannya pada tanggal 2-7 Februari 2024, banyak masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
Aspirasi masyarakat akan dibahas dan dihimpun dalam pokok-pokok pikiran dewan, untuk diperjuangkan kepada Pemkab Bintan. Sesuai dengan tupoksi anggota DPRD Bintan. Selain menjaring aspirasi, dalam kegiatan reses ini, dewan juga menyosialisasikan program pembangunan daerah.
Reses awal tahun 2024 masa sidang I DPRD Kabupaten Bintan ini dilaksanakan 25 anggota dewan di 4 daerah pemilihan (dapil) berbeda. Dapil 1 dilakukan oleh Agus Wibowo, Daeng Muhammad Yatir, Fiven Sumanti, Sahak, Eddy Tiawarman, Siti Maryani, Suhardi SE, Zulkifli dan Suherianto. Wilayahnya meliputi Kecamatan Toapaya, Gunung Kijang, Teluk Bintan dan Kecamatan Teluk Sebong.
Untuk Dapil 2 meliputi Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang dan Tambelan. Untuk Dapil ini dilakukan 3 perwakilan anggota dewan. Yakni Agus Hartanto, Arwan dan Muhammad Najib.
Di wilyah dapil 3 yaitu di Kecamatan Bintan Timur. Selain Hasriawady, reses juga dilakukan oleh Zulfaefi, Aisyah, Sri Wahyuni, M Toha, Yanti Maryanti dan Tarmizi.
Wilayah dapil 4 terdiri di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Di Dapil ini, reses dilaksanaka oleh Indra Setiawan, Bani Suparti, Zakirman, Mirwan, Suardi dan Eriyanti.
Usulan yang diterima dewan dari masyarakat bervariasi, saat reses kemarin. Mayoritas masih permintaan pembangunan infrastruktur di lingkungan perumahan masyarakat. Semenisasi jalan-jalan di perkampungan.
“Mengenai permintaan BPJS dari Pemkab Bintan juga ada. Terutama bagi nelayan yang belum masuk daftar BPJS gratis penerima bantuan iuran dari Pemkab Bintan itu. Ada juga yang menyampaikan tentang bus angkutan anak sekolah, alat tangkap nelayan hingga pupuk untuk kalangan petani,” kata Fiven Sumanti anggota dewan Bintan dari Dapil 1 tersebut.
Bani Suparti Anggota DPRD Bintan dari Dapil 4 mengungkapkan, usulan pembangunan fisik infrastruktur jalan cukup banyak. Bahkan masih ada usulan sebelumnya yang tidak dianggarkan pemerintah pada tahun 2023, diusulkan lagi oleh masyarakat. Selain fisik, masyarakat juga mengharapkan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah seperti musala.
“Ada juga masyarakat yang meminta rehab Posyandu. Kelompok usaha ibu rumah tangga ada yang mengajukan bantuan untuk UMKM. Ini lebih banyak usulan ke saya. Tujuannya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,” sebut Bani Suparti.
Selain itu, tambah Bani Suparti, cukup banyak warga yang mengharapkan BPJS ketenagakerjaan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah. Seperti warga yang bekerja sebagai nelayan, pengojek dan masyarakat umum. Termasuk untuk BPJS Kesehatan.
Eddy Tiawarman Anggota DPRD Bintan dari Dapil 1 menyampaikan, pada saat reses, ada warga yang mengeluhkan persoalan biaya SPP anak tingkat SMA. Anak ini berasal dari keluarga tidak mampu, dan tidak mampu membayar SPP. Sehingga, dari pihak sekolah tidak menyerahkan rapor kepada pelajar tersebut.
“Selain itu, permintaan bantuan alat tangkap dari kalangan nelayan cukup banyak. Kita juga menyadari, potensi perikanan dan kelautan kita cukup besar. Mesti ada perhatian khusus dari pemerintah untuk alokasi anggaran untuk nelayan ini. Seperti bantuan alat tangkap ikan,” kata Eddy Tiawarman.
Sedangkan aspirasi lainnya yang disampaikan warga, seperti permintaan bantuan untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah bagi ibu rumah tangga. Sedangkan permintaan lain dari warga, yaitu lapangan kerja.
Indra Setiawan Anggota DPRD Bintan mengungkapkan, untuk wilayah Dapil 4 di Kecamatan Bintan Utara dan Seri Kuala Lobam, banyak aspirasi atau keluhan masyarakat yang menjadi satu pandangan strategis untuk pembangunan Bintan ke depan, yang akan disampaikan DPRD Bintan kepada kepala daerah. Aspirasi itu agar bisa ditindaklanjuti.
Seperti bidang pendidikan, masyarakat Kecamatan Seri Kuala Lobam, sangat memerlukan pendirian atau pembangunan sekolah tingkat SMA atau SMK. Karena, saat ini, SMA dan SMK itu hanya ada di Kecamatan Bintan Utara. Sementara, di Kecamatan Seri Kuala Lobam jauh sekali untuk bersekolah ke Bintan Utara. Hanya ada di Busung.
Masyarakat, lanjutnya, berharap, di tengah pemukiman padat penduduk di Kecamatan SKL, didirikan sekolah tingkat atas berupa SMA dan SMK. Soalnya, setiap tahun, jumlah lulusan siswa SMP yang ingin masuk ke jenjang SMA atau SMK, semakin bertambah dari tahun ke tahun. Bahkan tidak tertampung bagi SMA dan SMK yang ada di Kecamatan Bintan Utara.
“Aspirasi ini masih disampaikan warga kepada kami, saat reses awal tahun 2024 ini,” ujarnya.
Persoalan tenaga kerja, tambah Indra Setiawan, sangat diharapkan pemuda Bintan. Terutama dengan dibukanya investasi baru di kawasan industri KEK Galang Batang, Lobam maupun perhotelan di kawasan Lagoi.
“Ini menjadi harapan baru bagi pemuda Bintan. Kita minta agar penyaluran tenaga kerja ke kawasan tersebut, diprioritaskan anak tempatan,” sebutnya.
Masalah infrastruktur juga masih menjadi keluhan masyarakat. Ketika hujan sedikit, sudah ada beberapa lokasi yang banjir. Khususnya penanganan banjir di wilayah pemukiman masyarakat.
“Beberapa lokasi di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Seri Kuala Lobam, masih ada kawasan rawan banjir,” kata Indra Setiawan menambahkan.
Riang Anggraini selaku Sekwan Bintan menerangkan, kegiatan reses tahun anggaran 2024 masa sidang I DPRD Bintan, dilaksanakan anggota DPRD Bintan sejak tanggal 2 sampai 7 Februari 2024.
Setiap Anggota DPRD menyerap aspirasi atau reses ke masyarakat. Kegiatan ini merupakan amanah yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Reses juga menjadi agenda rutin bagi para anggota dewan untuk bertemu konstituen dan mendengarkan aspirasi masyarakat dan ditindaklanjuti dalam pembangunan daerah.
“Hasil reses ini akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bintan, dan disampaikan kepada Pemkab Bintan pada Musrenbang tingkat kabupaten nanti,” tutup Riang. (yen)
Editor: Sigik RS