Batam, suaraserumpun.com – Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia memimpin rapat koordinasi (Rakor) dengan Gubernur Kepri dan pihak terkait lainnya, tentang percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan di kawasan Pulau Rempang, Batam, Minggu (17/9/2023). Berikut ini hasil rakor Menteri Investasi RI dengan Gubernur Kepri soal Pulau Rempang yang digelar di Hotel Marriot Harbourbay, Kota Batam. Warga Pulau Rempang dapat kompensasi.
Rapat koordinasi terbatas ini turut dihadiri Mendagri RI Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, FKPD Provinsi Kepri, Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam Muhammad Rudi, dan sejumlah pihak lainnya.
Usai rakor, Bahlil Lahadalia Menteri Investasi RI memberikan keterangan pers. Menteri Investasi RI mengatakan, proses pengembangan investasi kawasan Rempang di Batam tetap akan dilaksanakan secara baik. Pemerintah akan berbicara langsung dengan masyarakat setempat. Termasuk pemerintah akan memberikan apresiasi atau penanganan khusus kepada mereka yang telah turun temurun tinggal di Rempang.
“Kita akan komunikasikan semua permasalahan ini, layaknya kita semua akan bicara sebagai orang kampung,” jelas Bahlil Lahadalia kepada wartawan.
Masih kata Bahlil, Pemerintah Pusat bersama Gubernur Kepri dan BP Batam, juga secara terus menerus akan rutin melakukan rapat di setiap minggunya guna mencari solusi terbaik untuk keberlangsungan pengembangan Rempang.
“Rapat rutin agar setiap persoalan bisa lebih cepat kita cari solusinya dan kita atasi,” kata Bahlil.
Bagaimanapun juga, lanjut Bahlil, pengembangan Kawasan Rempang sebagai pusat investasi ramah lingkungan, akan berdampak sangat luas bagi perekonomian Kepri, khususnya Kota Batam dan juga secara nasional. Tidak itu saja, investasi ini juga akan menciptakan lapangan kerja yang sangat luas. Termasuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat.
“Oleh karenanya kita akan terus dorong agar investasi ini masuk dan bisa berdampak baik bagi perekonomian kita,” tambahnya.
Adapun terkait dengan relokasi masyarakat, pemerintah akan memberikan sepenuhnya hak-hak masyarakat. Dalam hal ini seperti tanah seluas 500 meter persegi dan rumah tipe 45 seharga Rp120 juta.
Selain itu, pemerintah juga akan memberi uang tunggu transisi sebesar Rp1,2 juta per kepala, ditambah lagi Rp1,2 juta per KK sebagai uang rumah. Namun apabila rumah awal lebih besar dari yang disediakan pemerintah, maka akan dihitung kelebihannya oleh KJJP, dan selisihnya akan dibayarkan oleh BP Batam, termasuk bila di dalamnya ada pohon, keramba, sampan, dan tanam tumbuh lainnya.
“Semua akan dihargai secara proporsioanal, sesuai mekanisme dasar perhitungannya,” terang Bahlil.
Bahlil menambahkan, pengembangan investasi Kawasan Rempang ini akan dilakukan pemerintah dengan sangat menghargai hak-hak masyarakat di dalamnya. Pemerintah akan sangat serius menindaklanjuti investasi ini, mengingat Pemerintah sedang bersaing dengan banyak negara untuk mendapatkan investasi ini. (yen)
Editor: Sigik RS