Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Menparekraf RI Sandiaga Uno meresmikan Pulau Penyengat masuk ke dalam daftar 75 desa wisata terbaik di Indonesia. Gubernur Kepri H Ansar Ahmad menyatakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus melanjutkan program revitalisasi Pulau Penyengat untuk meningkatkan kualitas fasilitas di Pulau Penyengat.
“Pulau Penyengat ini masih membutuhkan banyak sentuhan untuk menjadi destinasi wisata berkelas yang bisa menarik wisatawan, kita komitmen untuk terus merevitalisasi Penyengat hingga tuntas,” kata Ansar Ahmad Gubernur Kepri di sela peresmian Pulau Penyengat masuk ke dalam daftar 75 desa wisata terbaik di Indonesia, di Balai Adat Pulau Penyengat, Sabtu (29/7/2023).
Revitalisasi Pulau Penyengat telah dimulai dari tahun 2022 dengan total anggaran Rp20,8 miliar, terdiri atas APBD Kepri Rp5,8 miliar dan APBN Rp15 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk memugar Masjid Raya Suktan Riau Penyegat dan perbaikan jalan dan drainase di Pulau Penyengat.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerima bantuan anggaran sebesar Rp25 miliar dari Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) untuk merevitalisasi Pulau Penyengat.
“Anggaran dari Bappenas akan kita gunakan untuk penerangan jalan di Pulau Penyengat sehingga di malam hari bisa gemerlapan, kita juga upayakan untuk Pulau Penyengat menjadi zero carbon dengan mengganti bentor di Penyengat menjadi bentor listrik,” kata Ansar Ahmad.
Selanjutnya, Pulau Penyengat akan dinilai oleh Dewan Juri ADWI untuk penilaian berdasarkan 5 kategori. Yaitu Daya Tarik Pengunjung, dalam lingkup keunikan dan keaslian berupa alam dan buatan, seni dan budaya. Kategori suvenir yaitu kuliner, fesyen, kriya. Homestay dan toilet, digital dan kreatif, serta kategori kelembagaan desa wisata dan CHSE.
Peresmian Pulau Penyengat masuk dalam daftar 75 desa wisata terbaik di Indonesia tersebut dihadiri Wali Kota Tanjungpinang Hj Rahma, Plt Kadis Pariwisata Kepri Luki Zaiman Prawira dan sejumlah OPD serta tokoh adat dan tokoh agama. (yen)
Editor: Sigik RS