Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Ternyata, program pemberian insentif dan beberapa program Pemprov Kepri lainnya, mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2023 ini. Bahkan, angka kemiskinan di Kepri pada tahun 2023 ini, merupakan terendah sejak tahun 2015 lalu.
Angka kemiskinan tahun 2023 di Provinsi Kepri yang turun signifikan tersebut selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri. Dari hasil survei dan pendataan BPS Kepulauan Riau pada bulan Maret 2023, menunjukkan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau ada di presentase terendah sejak tahun 2015. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau saat ini berjumlah 142,50 ribu orang (5,69 persen), berkurang sebanyak 6,4 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 148,89 ribu orang (6,03 persen).
Dengan presentase 5,69 persen, Provinsi Kepri menempati posisi keenam dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Angka tersebut juga jauh dibawah angka rata-rata kemiskinan nasional yang masih berada di angka 9,36 persen.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kepri, Luki Zaiman Prawira menyatakan, sebagai hasil kerja keras Pemprov Kepri dan pemerintah kabupaten/kota beserta seluruh stakeholder di Kepri untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Presentase kemiskinan yang terus turun ini harus kita apresiasi, karena Pemprov Kepri bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota terus berupaya maksimal melalui berbagai program dan kegiatan supaya angka kemiskinan bisa terus ditekan,” kata Luki saat memberikan keterangan resmi di Tanjungpinang, Jumat (28/7/2023).
Menurutnya, beberapa program Pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, bisa menurunkan angka kemiskinan di Kepri.
“Upaya pengentasan kemiskinan itu antara lain operasi pasar murah, pemberian insentif, GNPIP yang bekerjasama dengan Bank Indonesia, program subsidi bungan pinjaman nol persen untuk UMKM, dan percepatan belanja pemerintah,” sebut Luki Zaiman Prawira.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri juga turun di bulan Februari 2023 sebesar 7,61 persen dibanding pada Agustus 2022 yang sebesar 8,23 persen.
Secara umum, kebijakan yang diambil Gubernur Ansar guna menangani pengangguran termasuk di bidang ketenagakerjaan, sudah berada di jalur yang benar. Di satu sisi, kebijakan Gubernur Kepri Ansar Ahmad terus mendorong daya beli masyarakatm melalui berbagai program bantuan sosial. Di sisi lain, stimulus diberikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad kepada para pelaku usaha. Baik langsung ataupun tak langsung. Agar usaha mereka tetap berjalan dan permintaan terhadap tenaga kerja tetap terjaga.
“Sekarang kita pemerintah daerah salah satu fokusnya menangani pengangguran ini dengan meningkatkan kemampuan SDM masyarakat Kepri melalui pendidikan vokasi dan juga peningkatan kualitas balai pelatihan kerja yang kita punya,” kata Luki Zaiman.
Luki menyebut Pemerintah Provinsi Kepri sangat optimis laju pertumbuhan ekonomi secara makro di Kepulauan Riau dapat terus meningkat dan secara langsung menjamin kesejahteraan untuk masyarakat. (yen)
Editor: Sigik RS