Palembang, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad dan Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj Dewi Kumalasari Ansar menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua BKKBN RI Hasto Wardoyo pada acara di Griya Agung Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan, Selasa (4/7/2023).
Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendy. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menerima penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dalam kategori Gubernur/Bupati/Walikota. Sedangkan Ketua TP-PKK Kepri Hj Dewi Kumalasari Ansar juga menerima penghargaan yang sama dalam kategori Ketua TP PKK Provinsi/Kabupaten/Kota.
Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi dan dedikasi tinggi dalam melaksanakan program pengendalian penduduk dengan komitmen luar biasa.
Penerimaan penghargaan ini merupakan bukti keberhasilan Provinsi Kepri dalam menjadi garda terdepan dalam pengendalian penduduk dan pelaksanaan program-program pengendalian penduduk yang efektif dan inovatif, yang telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan daerah.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi Kepri untuk terus memberikan arahan, bimbingan, dan terobosan dalam pengendalian penduduk, terutama dalam hal tumbuh kembang anak, mulai dari perencanaan hingga penurunan angka stunting di Kepri.
“Penghargaan ini tentunya menjadi bagian penting untuk kami agar termotivasi untuk terus menjadi lebih baik dengan mengembangkan langkah-langkah baru untuk memperkuat keberhasilan di masa depan,” kata Gubernur Kepri.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka stunting dari 17,6 persen pada tahun 2021 menjadi 15,4 persen pada tahun 2022.
“Prestasi dan pencapaian ini akan menjadi pemicu semangat kami semua dalam menurunkan angka stunting di Kepri menjadi 13 persen pada tahun 2023, di bawah target pemerintah pusat yaitu 14 persen. Oleh karena itu, kami berharap semua pihak terus mendukung upaya ini,” harapnya.
Gubernur Ansar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penurunan angka stunting di Kepri atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh masyarakat Kepri dalam program-program pengendalian penduduk, seperti keluarga berencana, penyuluhan kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga.
“Ke depannya, kita akan terus memperkuat sinergi dan komunikasi antara stakeholder terkait, serta melibatkan peran aktif masyarakat Kepri dalam membangun Kepri yang lebih baik,” tambahnya.
Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar juga menyampaikan ungkapan syukur atas penghargaan yang diterima, sambil menekankan bahwa ini merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penurunan angka stunting di Kepri.
“Penghargaan ini saya terima, tetapi pada dasarnya ini adalah keberhasilan kita bersama karena ini bisa berhasil berkat dukungan dan sinergi semua masyarakat, pihak desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota dan semua stakeholder yang terlibat,” ungkapnya.
Dewi Ansar menegaskan komitmen dirinya dan Gubernur Ansar untuk terus melakukan langkah-langkah dan menjalin komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pengendalian penduduk yang berkelanjutan.
“Dengan motivasi ini, kita berharap dapat terus melangkah dan berkomitmen melakukan langkah-langkah atau aksi lanjutan untuk membangun masyarakat yang lebih baik, serta memajukan Provinsi Kepri dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa penurunan angka stunting di seluruh Provinsi di Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.
“SDM yang unggul, sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang menjadi fokus BKKBN dalam percepatan penurunan stunting,” katanya.
Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 menunjukkan bahwa prevalensi stunting turun dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022.
“Meskipun angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 14 persen pada tahun 2024, namun untuk mencapai target tersebut diperlukan komitmen dari berbagai pihak. Percepatan penurunan angka stunting harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas, melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi, baik dari pusat maupun daerah,” tambahnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendy menyampaikan pentingnya upaya penurunan angka stunting di Indonesia, dengan peran keluarga dan masyarakat yang menjadi faktor kunci.
“Harganas merupakan perwujudan pentingnya peran keluarga dalam memperkuat ketahanan nasional. Sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga menjadi pondasi awal yang penting dalam pembangunan karakter bangsa,” ujarnya.
Menko PMK Muhadjir juga memberikan selamat dan apresiasi kepada Kepala Daerah, TP PKK, dan pihak terkait lainnya yang menerima penghargaan.
“Selamat atas prestasi yang diraih. Ke depan, kita memiliki tugas berat untuk mencapai target angka 14 persen stunting di Indonesia. Mari kita bekerja sama dan bersinergi,” pungkasnya. (yen)
Editor: Sigik RS