Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Pembebasan lahan ending poin proyek pembangunan jembatan Batam Bintan sudah beres 100 persen. Bahkan, Pemprov Kepri sudah menerima sertifikat dari pembebasan lahan di ending poin pada wilayah Pulau Bintan. 15 perusahaan pun berminat untuk mengerjakan proyek jembatan Batam Bintan tersebut.
“Pembebasan lahan di ending poin wilayah daratan Pulau Bintan untuk proyek jembatan Batam Bintan itu, sudah beres. Hari ini kita terima sertifikatnya,” kata Ansar Ahmad Gubernur Kepri menjawab suaraserumpun.com usai bersilaturahmi dengan pelajar dan majelis guru SMA Negeri 1 Bintan Timur, Senin (8/5/2023).
Menurut Ansar Ahmad, ada 15 konsorsium atau perusahaan luar negeri dan dalam negeri, yang berminat untuk membangun jembatan Batam Bintan. Namun saat ini, masih dalam tahap mengukur kedalaman laut, untuk pemasangan konstruksi.
“Mudah-mudahan akhir tahun 2023 ini, pembangunan proyek sudah dimulai. Kemungkinan, itu dimulai dari titik pancang awal di daratan pulau Batam menuju Tanjung Sauh,” jelas Ansar Ahmad.
Pengadaan lahan pelaksanaan pengadaan tanah pada Mega Proyek Pembangunan Jembatan Batam Bintan (Babin) khususnya wilayah Pulau Bintan akhirnya selesai seluruhnya (100 persen). Hal itu ditandai dengan diserahkannya 5 sertifikat dengan luasan 0,867 hektare pada kawasan Tanjung Permai, Bintan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Kepri Nurhadi Putra kepada Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (8/5/2023) siang.
Pengadaan lahan pelaksanaan pengadaan tanah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemprov Kepri dalam hal penyelesaian Readines Criteria, di mana jumlah keseluruhan lahan yang dibutuhkan sebesar lebih kurang 74,43 Ha. Khusus di wilayah Pulau Bintan total jumlahnya yaitu sebanyak 48 sertifikat dari 121 Bidang dengan luas pengadaan tanah 26,138 hektare.
Dengan selesainya pengadaan tanah pembangunan Jembatan Batam Bintan di sisi landing poin Pulau Bintan ini, Gubernur Kepri Ansar Aham mengatakan ini menjadi langkah awal terwujudnya mimpi masyarakat Kepri memiliki Jembatan Batam Bintan.
“Apalagi keberadaan Jembatan Babin ini merupakan cita-cita dan mimpi masyarakat Kepri saat ini dan juga janji Presiden RI Joko Widodo, sehingga proses penyelesaiannya sangat digesa Pemerintah Pusat maupun Pemprov Kepri,” jelas Ansar Ahmad di sela penyerahan sertifikat pembebasan lahan tersebut.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bappenas bahwa saat ini rencana pembangunan Jembatan Batam Bintan ini sudah masuk ke dalam Grand Book Bappenas.
“Sehingga, insyaallah nantinya jika semua dokumen-dokumen persiapan pembangunan Jembatan Batam Bintan ini selesai pada akhir tahun, pembangunan Jembatan Batam Bintan dapat dimulai pada tahun depan,” tegas Gubernur Kepri.
Tak hanya itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga telah melakukan berbagai pembahasan panjang bersama Kementerian PUPR dan Pihak Bank yang nanti bakal menjadi investor bahwa ke depannya jembatan ini mempunyai prospek besar di masa mendatang.
“Di Pulau Bintan ini saja memiliki tiga pusat pemerintahan, kemudian pusat pariwisata dan industri sehingga keberadaan jembatan Babin ini dapat menjadi penggerak perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Kepri,” tegasnya.
Pada kesempatan itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi pihak-pihak yang ikut mendukung penyelesaian persoalan sertifikat ini baik Kanwil BPN Provinsi Kepri, BPN Kabupaten Bintan, Kejati Kepri dan Juga Pengadilan Tinggi Kota Tanjungpinang.
Acara juga disejalankan dengan penyerahan Piagam Penghargaan dari Gubernur Ansar kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan atas partisipasinya sebagai Ketua Panitia Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah, kemudian Jaksa Pengacara Negara Kejati Kepri atas partisipasinya sebagai Tim Pendampingan Hukum Pengadaan Tanah, serta kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang atas peran sertanya dalam proses pembebasan lahan proyek ini.
Kakanwil BPN Kepri Nurhadi Putra mengatakan, setelah selesainya pengadaan tanah di sisi Pulau Bintan, pihaknya masih menunggu penyelesaian pengadaan tanah di sisi Kota Batam.
“Untuk ke depannya, kita masih menunggu selesainya 4 bidang tanah di Kota Batam yang berada dibawah naungan BP Batam untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahapan berikutnya pembangunan Jembatan Batam Bintan tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Kepri Stanley Cicerio Haggard Tuapatinajja mengatakan hingga saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap berbagai dokumen penting pendukung pembangunan Jembatan Batam Bintan.
“Pihak kami sudah menerima hasil evaluasi perencanaan terkait pondasi dari Jembatan Batam Bintan. Setelah dicek oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, masih ada beberapa kelengkapan yang harus ditambahkan,” jelas Stanley.
Hal ini lanjut Stanley, setelah dibahas lebih lanjut untuk rencana soil investigation pondasi di laut membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp68 Miliar. Yang mana sudah disetujui oleh Kementerian PUPR dan segera dilelang pada tahun ini.
“Insya Allah nantinya paket yang akan dilelang ini bertujuan untuk melakukan soil investigation bawah laut dari jembatan. Pentingnya investigasi ini dilakukan agar kedepannya jembatan ini tidak bermasalah yang menimbulkan penambahan biaya,” jelas Stanley.
Turut hadir dalam acara ini Kajati Kepri Rudi Margono, Asdatun Kejati Kepri Wiranto, Kepala Kantor BPN Kabupaten Bintan Benny Rianto, Ketua PN Tanjungpinang diwakili Panitera PN Tanjungpinang, Tim Percepatan Pembangunan, serta Para Kepala OPD Pemprov Kepri. (yen)
Editor: Sigik RS