Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Satu program unggulan Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad adalah memberikan layanan BPJS ketenagakerjaan bagi nelayan se-Kepri. Tahun anggaran 2023, Pemprov Kepri menyediakan dana Rp3,47 miliar untuk membayar BPJS ketenagakerjaan 17.209 nelayan di wilayah Kepri.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Said Sudrajat Nazlan menyebutkan, Pemprov Kepri telah mengalokasikan anggaran melalui APBD tahun 2023 ini sebesar Rp3,470 miliar.
“Dana tersebut dialokasikan untuk keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.209 nelayan,” sebut Said, usai mengikuti rangkaian safari Ramadan 1444 hijriah bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad di masjid Al-Marhanah Tanjungpinang, Jumat (24/3/2023) malam.
Said menjelaskan, ada beberapa ketentuan penerima bantuan dari Pemprov ini. Di antaranya, dipastikan diutamakan bagi yang belum pernah menerima bantuan asuransi. Kemudian nelayan juga berusia maksimal 65 tahun per Desember 2022. Bantuan BPJS ini diperuntukkan bagi nelayan kecil atau nelayan tradisional. Baik yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan bobot paling besar 5 Gross Tonage (GT) maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
“Lalu, tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
Adapun Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan yang dibagikan ini, lanjut Said Sudradjad, berlaku selama setahun. Selanjutnya nelayan bisa memperpanjangnya secara mandiri setelah masa berlaku berakhir.
“BPJS naker itu penting karena memberikan jaminan perlindungan atas risiko kematian dan kecelakaan kerja yang dialami individu nelayan,” tutupnya.
Alokasi anggaran sebesar Rp3,470 miliar untuk 17.209 nelayan dari Pemprov Kepri ini merupakan bagian 50 persen dari skema blended budgeting antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Dalam usulan asuransi nelayan kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri, pada tahun 2023 terdapat 34.418 orang nelayan yang menerima bantuan ini.
Angka tersebut dipastikan pada Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah kabupaten/kota terkait kepesertaan nelayan pada BPJS Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Eko Yuyulianda selaku Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar Riau Kepri, di Ruang Rapat Cempaka Putih, Kantor Bupati Karimun, tanggal 19 September 2022 yang lalu.
Saat itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan sangat diperlukan. Sebab nelayan dalam melakukan kegiatan melaut seringkali menghadapi marabahaya dan risiko tinggi yang mengancam keselamatan.
“Kita ingin nelayan di Kepri mendapatkan perlindungan karena pekerjaan mereka itu resikonya tinggi, sehingga apabila terjadi kemungkinan terburuk bisa diantisipasi,” ujar Gubernur Kepri. (yen)
Editor: Wahyu