Jakarta, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad bersama PT BRC Lagoi dan Nongsa Point Marina Batam, mengajukan pengurangan biaya Visa On Arrival (VOA) bagi wisatawan mancanegara (turis asing), kepada Dirjen Imigrasi. Permintaan diskresi (kebijakan khusus) itu disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam kegiatan audiensi bersama Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM RI Silmy Karim, di ruang rapat Ditjen Imigrasi Jalan Rasuna Said, Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi manajemen PT Bintan Cakrawala Resort pengelola kawasan Bintan Resorts, dan pihak Nongsa Point Marina Batam. Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta arahan dari Dirjen Imigrasi terkait usulan pengurangan biaya Visa On Arrival (VOA) khusus pintu masuk wisatawan luar negeri di Kepulauan Riau.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan alasan atas permintaan pengurangan biaya VOA tersebut. Karena, rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara di Kepri hanya seminggu atau tiga hari. Dengan kebijakan biaya visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata (30 hari) sebesar Rp500 ribu, tarif tersebut masih memberatkan wisman yang ingin berlibur ke Batam dan Bintan.
“Kami mengusulkan pengurangan biaya visa untuk kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) yang hanya satu minggu atau tiga hari saja. Karena dengan pengurangan biaya VOA tersebut, kami yakin wisman lebih tertarik datang liburan ke Kepri,” ujar Ansar Ahmad.
Usulan tersebut bukan tanpa sebab, Provinsi Kepri pada tahun 2022 sudah kedatangan 758.154 orang wisman. Bahkan sebelum pandemi Covid-19 merebak, di tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Provinsi Kepri mencapai 2.864.795 jiwa. Jumlah kunjungan itu membuat Kepri masuk daerah tiga besar secara nasional dengan kunjungan wisman terbanyak.
Untuk tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berambisi mendatangkan 1,2 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, target kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri tersebut bisa dicapai, karena terjadi kenaikan yang signifikan dalam jumlah kunjungan wisman pada tahun 2022 lalu.
“Untuk mengejar target 1,2 juta kunjungan wisman itu tentunya sangat dibutuhkan diskresi dari pemerintah pusat. Maka dari itu, kami sangat mengharapkan Dirjen Imigrasi bisa mempertimbangkan usulan kami,” pinta Gubernur Kepri.
Menanggapi pengajuan Gubernur Kepri Ansar Ahmad tersebut, Dirjen Imigrasi Silmy Karim merespon dan menyambut baik usulan yang disampaikan. Dirinya menjanjikan akan segera membahas hal tersebut untuk mendukung lonjakan kunjungan wisman ke Kepri.
“Terima kasih banyak Pak Gubernur sudah silaturahmi hari ini, bersama rombongan. Dirjen Imigrasi akan selalu mendukung, mempermudah, dan siap memfasilitasi segala hal agar urusan perizinan khususnya visa on arival (VOA), kalau memang bisa kita realisasikan akan segera kita eksekusi,” kata Silmy Karim.
Silmy Karim meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan pelaku pariwisata di Kepri, untuk mempersiapkan proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri pada tahun 2023. Hal itu sebagai dasar penguat pengambilan kebijakan pengurangan biaya Visa On Arrival (VOA) di Kepri.
Selain itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga mengusulkan penetapan kembali status Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang menjadi bandara internasional. Status Bandara Internasional di Bandara Raja Haji Fisabilillah sangat dibutuhkan untuk menunjang pintu masuk wisatawan mancanegara di Kota Tanjungpinang dan pulau Bintan secara keseluruhan.
“Kalau mau melonjakkan angka wisman ke Kepri mestinya jangan setengah-setengah, untuk mengandalkan pintu masuk pelabuhan saja di pulau Bintan tentunya berat, jadi Bandara Raja Haji Fisabilillah memang harus dikembalikan lagi jadi bandara internasional,” kata Gubernur Kepri.
Dalam audiensi tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi Frans Gunara dari BRC Lagoi, Arie Gunadi dari Nongsa Point Marina Batam, Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan SSos, dan Kepala Biro Adpim Dody Sepka. (yen)
Editor: Wahyu