Karimun, suaraserumpun.com – Tahun anggaran 2023 ini, Kota Batam dan Tanjungpinang mendapat alokasi anggaran paling besar lagi dari APBD Provinsi Kepri. Bagi Anggota DPRD Provinsi Kepri dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tanjungbalai Karimun H Raja Bakhtiar SAg menilai, alokasi atau sebaran APBD untuk kabupaten dan kota se-Kepri sudah proporsional dan profesional.
Justru itu, Raja Bakhtiar mengajak seluruh masyarakat Kepri untuk menjaga kondusifitas daerah yang selama ini sudan berjalan dengan sangat baik, di seluruh kabupaten dan kota. Terlebih di Kabupaten Karimun yang bermottokan Negeri Berazam.
“Saya duduk di DPRD Kepri dari Dapil Karimun. Masyarakat Karimun terkenal guyup, rukun dan kehidupan sosial masyarakatnya juga sangat bagus. Toleransi dan moderasi antarumat beragama, antarsuku dan antaretnis juga terjaga dengan baik selama ini,” kata Raja Bakhtiar, Minggu (26/2/2023).
Statement atau pernyataan politikus asal Golkar yang dikenal sangat agamis ini terlontar, saat menjawab pertanyawan wartawan terkait komposisi alokasi atau sebaran APBD Kepri di 2023 kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Kepri.
Pada tahun 2023, komposisi alokasi APBD Kepri untuk kabupaten/kota senilai Rp800 miliar. Dari jumlah tersebut, untuk Kota Batam sebesar Rp236 miliar. Untuk Kota Tanjungpinang Rp186 miliar, Karimun Rp102 miliar, Natuna Rp86,516 miliar, Bintan Rp73,913 miliar, Anambas Rp72,157 miliar dan Lingga Rp43,210 miliar.
“Sebaran alokasi itu sudah cukup proporsional dan dibagi secara profesional,” tegas Raja Bakhtiar.
APBD Kepri sebesar Rp4,111 triliun, menurut Raja Bakhtiar, relatif sangat kecil. Apalagi untuk membiayai Provinsi Kepri yang merupakan provinsi kepulauan. Bagaimanapun juga dari APBD Kepri yang masih kecil ini, pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk seluruh kabupaten dan kota, sesuai proyeksi per tahunnya.
“Kita pelan-pelan menutupi kesenjangan dan berusaha memeratakan pembangunan. Sehingga tidak terlihat terlalu timpang antara daerah yang satu dengan yang lain,” kata Raja Bakhtiar.
Kalaupun setiap tahunnya pembagian sebaran APBD di kabupaten dan kota ada yang mendapat porsi lebih besar dan sebaliknya, kata Raja Bakhtiar, hal tersebut bukan berarti Pemerintah Provinsi Kepri menganak tirikan satu daerah tertentu.
“Saya tegaskan, tidak ada anak tiri atau anak kandung. Semuanya diberi perhatian yang sama. Pemerintah Provins Kepri dalam membahas APBD itu bersama DPRD. Dan di DPRD itu, ada perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota. Termasuk saya dari Dapil Karimun,” sebut Raja Bakhtiar.
Jika dibandingkan dari alokasi APBD Kepri pada tahun 2022 lalu, untuk Kota Tanjungpinang mendapat paling besar, sebesar Rp302,533 miliar. Hal tersebut, menurut Bakhtiar masih dianggap wajar. Karena Tanjungpinang memang harus dibenahi sebagai ibu kota Provinsi Kepri. Setelah Tanjungpinang menyusul Kota Batam dengan sebaran APBD di 2022 sebesar Rp235,79 miliar. Karimun mendapat Rp105,95 miliar, Bintan Rp78,196 miliar, Lingga Rp65,517 miliar, Natuna, Rp55,762 miliar dan Anambas Rp38,545 miliar.
Tanpa mendeskreditkan siapapun, Bakhtiar menyatakan, Kepri sudah berjalan kondusif. Bakhtiar minta jangan ada pihak-pihak yang berstatement, yang justru provokatif dan bisa merusak kondusifitas antardaerah.
“Kita juga mengimbau agar wartawan tidak menulis sesuatu yang cenderung bisa memecah belah antardaerah. Mari kita jaga bersama-sama Kepri yang sudah kondusif ini. Jika bukan kita yang menjaga Kepri ini, siapa lagi,” tutur Raja Bakhtiar.
APBD Kepri kecil, hanya Rp4,111 triliun dan sangat jauh dari kata cukup untuk membangun 7 kabupaten dan kota yang ada. Namun, Raja Bakhtiar mengapresiasi apa yang dilakukan Gubernur Kepri H Ansar Ahmad selama dua tahun ini. Untuk mencukupi APBD yang kecil, Gubernur Kepri getol menjolok dana pusat, guna menutupi kekurangan anggaran yang ada.
“Gubernur menjolok anggaran ke pemerintah pusat untuk menggesa percepatan perpanjangan Bandara Karimun, dan beberapa proyek lainnya yang ada di Karimun,” ungkapnya.
Pada tahun 2022 lalu, ujar Raja Bakhtiar, Pemprov Kepri rajin mendatangi berbagai kementerian di pemerintah pusat, untuk mencari dana yang bersumber dari APBN, guna membangun Kepri. Dan hasilnya, pada tahun 2023, pemerintah pusat mengalokasikan APBN hingga sebesar Rp15,93 triliun untuk Provinsi Kepulauan Riau, atau meningkat sebesar 11,19 persen. Dibandingkan alokasi tahun 2022 sebesar Rp14,30 triliun.
Alokasi sebesar Rp15,93 triliun untuk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023, dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp7,97 triliun dan dana transfer sebesar Rp7,95 triliun. Sehingga masing-masing menempati porsi alokasi 50 persen.
Pembangunan infrastruktur pun mulai terlihat. Hal ini dibuktikan dari berbagai proyek strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022. Di antaranya pembangunan Jalan di Natuna, Amanitas, Karimun, Lingga, pembangunan ponton HDPE di Natuna, Lingga dan Bintan. Pembangunan ponton di Sedanau, Tanjung Buton dan Tambelan, pembangunan lanjutan Jembatan Marok Tua di Lingga,dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Serasan Natuna.
“Kita harus menyadari bahwa Kota Tanjungpinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Dan jujur, baru sekarang inilah Kota Tanjungpinang mendapat perhatian lebih agar bisa menunjukkan eksistensinya sebagai ibu kota Provinsi Kepri,” kata Bakhtiar.
Kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota Provinsi Kepri telah dipermak wajahnya oleh Pemprov Kepri untuk menunjukkan kewibawaan Tanjungpinang. Pemerintah Provinsi Kepri melakukan berbagai pengerjaan infrastruktur di Bumi Segantang Lada tersebut.
Yaitu pembangunan flyover Basuki Rahmat Dompak Tanjungpinang, pembangunan Median Jalan Bandara RHF Tanjungpinang, pembangunan integrasi Pelantar 1 dan Pelantar 2 Tanjungpinang, penataan Jalan Merdeka dan Kota Tua, pembangunan Etalase Dekranasda, pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu, pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Tanjungpinang, penataan jalan kawasan ibu kota Tanjungpinang di Dompak, dan pembangunan Gedung PGRI Provinsi Kepri. (yen)
Editor: Wahyu